Hubungan Itu Sakral Dan Keharusan
Pandangan masyarakat akan seksualitas tubuh perempuan sangat ditentukan oleh pemahaman masyarakat mengenai seksualitas itu sendiri. Dalam pemahaman yang tradisionalis, seksualitas sering diartikan secara sempit yaitu sebagai dorongan insting yang harus dipenuhi lewat aktivitas seksual. Seksualitas hanya dihubungkan dengan fungsi reproduksi. Hal ini akan menimbulkan ketimpangan gender, posisi perempuan dalam aktivitas seksual hanya akan dipandang sebagai kemampuannya untuk bereproduksi dan melahirkan. Hal ini, akan mereduksi hak-hak asasi manusia, karena perempuan hanya akan dipandang sebagai manusia ketika ia mampu menjalankan fungsi sebagai mesin reproduksi.
Seksualitas dalam dimensi sosial harus dipahami secara lebih maju, yaitu merupakan cara merespons atau bereaksi terhadap situasi dengan pikiran, ekspresi dan kepribadian yang termasuk di dalamnya adalah spiritualitas. Pemahaman terhadap setiap manusia termasuk perempuan di dalamnya untuk mengaktualisasikan dirinya, lepas dari tekanan-tekanan yang mereduksi hak asasi manusia setiap orang.
Untuk Materi Lengkapnya Silahkan Download File wordnya di bawah :
Wanita memiliki inner beauty yang luar biasa, dan wanita identik dengan keindahan
Sekarang ini, banyak kelompok perempuan setuju pada posisi perempuan di parlemen (titik). tidak peduli apapun alat politiknya). Apalagi UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengharuskan kuota 30% bagi perempuan di kepengurusan nasional partainya.
Menurut mereka, urgensi keterlibatan perempuan di parlemen adalah:
1. mengurusi persoalan-persoalan yang hanya dialami oleh perempuan, seperti kebijakan-kebijkan terkait reproduksi perempuan,
2. mengurusi persoalan kesejahteraan keluarga, seperti harga sembako,pendidikan, kesehatan, anak-anak, kelompok usia lanjut, dst yang diasosiasikan sebagai tugas gender perempuan,
3. mencegah diskriminasi dalam politik dan ekonomi,
4. perubahan paradigma penyelesaian konflik dengan mengutamakan perdamaian dan menghindari kekerasan, karena kekerasan adalah ‘maskulin’,
5. azas keadilan dalam keterwakilan.
Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana agar secara fundamental kaum perempuan dapat memperoleh akses teknologi reproduksi yang murah dan aman; pendidikan, kesehatan, harga yang terjangkau, pendapatan yang layak, akses pekerjaan yang setara dan bumi ini kembali menjadi Bumi Manusia ? Berapa diantara kaum perempuan yang ada diparlemen masuk ke dalam komisi-komisi ‘maskulin’, berapa persentasenya dibandingkan yang masuk ke dalam komisi-komisi ‘feminis’? Berapa diantaranya yang menjadi ketua komisi? Atau ketua fraksi?
sehingga bukan hanya Penampakan Di festival Budaya Matra saja yang akan di bicarakan melainkan kepentingan kaum hawa juga.
Untuk lebih jelasnya langsung saja download file nya dibawah ===>>>
Kesetaraan
Harus Menjadi Langkah Pertama
Sejarah Gerakan Perempuan Venezuela
Dengan
jatuhnya kediktatoran Perez Jimerez tahun 1958, Venezuela, sementara itu,
mulai berjalan menyongsong pembukaan ruang demokrasi yang masih rapuh dan tidak
adil, karena pada prakteknya, demokrasi tersebut terbukti menjadi fenomena yang
ekslusifi gender. Meskipun Konstitusi 1960 menyatakan bahwa perempuan dan
laki-laki secara formal setara di muka hukum, namun kaum perempuan yang selama
ini aktif dalam perjuangan demokrasi merasa tak memiliki hak-hak khusus, bahkan
disingkirkan dari politik.
Pada
Seminar Pertama Evaluasi Perempuan Venezuela 1968, kaum perempuan
menilai capaian yang sudah mereka peroleh sejak kemenangan hak suaranya di
tahun 1947; menegaskan kembali tujuannya; dan mendapati bahwa sedikit sekali
kesempatan bagi mereka untuk mendorong reformasi sosial maupun hukum berbasis
gender tanpa mendirikan sebuah institusi formal di dalam pemerintahan. Sejak
kaum perempuan mulai terorganisir di dalam masayarakat sipil, persaingan para
pendukung antar dua partai dominan di masa itu, yaitu COPEI dan ADii, pada prinsipnya terus melayani kepentingan
klas, sehingga menghambat perkembangan kelompok-kelompok lintas klas, serta menghalangi
perkembangan kesadaran gender.
Selain
hambatan-hambatan organisasional, kaum perempuan Venezuela juga
dihambat oleh sanksi, hukum perdata, dan ketenagakerjaan. Kaum perempuan yg
hidup bersama dan sudah menikah tidak diperbolehkan mengatur urusannya sendiri;
membuat keputusan bagi anak-anaknya; bekerja, memiliki harta; atau
menandatangani dokumen resmi tanpa persetujuan pendamping.
Upaya-upaya
kaum feminis Venezuela mengorganisasi gerakan perempuan dan
menciptakan arena institusional untuk memajukan hak-hak perempuan, bersamaan
dengan meningkatnya kesadaran internasional dan kemajuan agenda-agenda feminis.
Pada tahun 1967, PBB menghasilkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap
Perempuan. Tiga tahun kemudian Program Kesatuan Aksi Internasional untuk
Kemajuan Perempuan ditetapkan. Tahun 1974 dideklarasikan sebagai Tahun
Perempuan Internasional. Terinspirasi dari semua pencapaian ini, serta
serangkaian konferensi internasional yang disponsori oleh PBB tahun 1975, 1980
dan 1985, yang dikenal sebagai Dekade Perempuan Internasional, kaum feminis
mengambil manfaat dari iklim internasional yang sedang kondusif itu untuk
mendorong isu-isu perempuan agar menjadi perhatian publik; mempengaruhi
pemerintah untuk membuat rekomondasi-rekomendasi rancangan kebijakan yang
ditujukan untuk memajukan kesetaraan perempuan dalam bidang sosial, politik dan
ekonomi; serta melahirkan beberapa organisasi perempuan seperti Lingkaran
Feminis Kerakyatan (Circulos Feminininos Populares). Disamping berbagai
capaian ini, kelompok-kelompok perempuan masih terus menghadapi kendala-kendala
yang berat, seperti terbatasnya alokasi sumber daya dan ancaman tertelan oleh
arus politik partisan.
Sementara
isunya semakin terbuka untuk diperdebatkan, terdapat sebuah hubungan sebab
akibat yang penting yang berkelit-kelindan antara kemunculan sebuah gerakan
perempuan yang aktif di awal 1970an dengan boom minyak, yang
telah meningkatkan pendapatan fiskal tiga kali lipat antara tahun 1972-1975.
Meskipun fokus utama Presiden Carlos Andrés Pérez, kemudian, (1973-1978) adalah
ekspansi ekonomi, ia juga mengalokasikan dana yang besar untuk peningkatan
kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya, dibentuklah lembaga perempuan negara
yang pertama, Commission Feminina Asesora de la Presidencia (COFEAPRE),
yang didirikan tahun 1974.
Inisiatif
pemerintah ini menjadi katalisator bagi konsolidasi gerakan perempuan serta
dalam memberikan landasan bagi mereka yang akan melanjutkannya. Meskipun
COFEAPRE menerima sedikit dana dan tidak pernah diberi posisi di dalam
kementerian umum, namun ia menyediakan sebuah ruang bagi perdebatan untuk
memajukan isu-isu perempuan di dalam pemerintahan serta membangun kepedulian
akan pentingnya organisasi-organisasi berbasis gender.
Kebangkitan
negara minyak dan cepatnya pertumbuhan ekonomi juga menciptakan lapangan
pekerjaan bagi tenaga kerja, dan perempuan pun dituntut untuk mengisi lapangan
tersebut. Di tengah meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja
profesional, kaum perempuan bersatu lintas kelas di dalam apa yang dikenal
sebagai Strategi Bersatu dalam Perbedaan, mengorganisir Kongres Perempuan
Venezuela yang pertama pada tahun 1974, dan memaksimalkan kekuatan baru mereka
sebagai sebuah ‘persediaan blok suara’.
Runtuhnya ‘La Gran Venezuela’
Ketika
harga minyak kolaps diawal tahun 1980an, proyek pembagunan ekonomi Presiden
Pérez, ‘La Gran Venezuela’iii, juga runtuh. Pendapatan yang
dialokasikan untuk pelayanan sosial menipis dan pembedaan yang kentara, yang
disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan sosial juga semakin telanjang. Meskipun
dengan banyak keterbatasan, yang antara lain disebabkan oleh ketiadaan dana dan
staf full-time, Kementerian Partisipasi Perempuan dalam
Pembangunan, yang menggantikan COFEAPRE di tahun 1978, berhasil memobilisasi
perempuan lintas kelas dan spektrum politik untuk mereformasi hukum perdata di
tahun 1982. Reformasi Hukum Perdata telah meningkatkan posisi hukum kaum
perempuan di Venezuela, tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Profesor Elisabeth
Friedman, “reformasi yang diwacanakan dengan indah tersebut... pada
prinsipnya menyembunyikan lembaga feminis yang kontroversial dibalik pembenaran
hak-hak keluarga ( ketetapan tersebut menghendaki demokrasi di dalam keluarga,
bukan kesetaraan perempuan).”
Pada
tahun 1985, Kordinator NGO Perempuan (CONG), sebuah organisasi payung yang
menyatukan 26 kelompok perempuan, memberikan kaum perempuan sebuah platform
untuk memajukan isu-isu perempuan keluar dari lingkup partai politik
tradisional. Dalam masa lima tahun ke depan, organisasi tersebut tak hanya
meningkat berlipat ganda tetapi juga sukses menyatukan kaum perempuan dari
berbagai spektrum partai politik, etnis dan klas. Mungkin pencapaian CONG yang
paling signifikan adalah kontribusi mereka terhadap pembuatan rancangan
Reformasi Hukum Perburuhan tahun 1990.
Gerakan
perempuan terpecah disepanjang garis-garis kelas pada awal tahun 1990an karena
dua alasan. Orang boleh jadi berpendapat bahwa pertama, secara
tidak langsung, sebagai produk dari krisis ekonomi. Antara tahun 1985 dan 1986,
harga minyak jatuh lebih dari setengahnya; pada awal 1990an, jatuh menjadi
setengahnya lagi. Tingkat kemiskinan di negeri yang sebelumnya dinyatakan
sebagai salah satu dari negeri yang memiliki pertumbuhan GDP tercepat dan
tertinggi di Amerika Latin, meningkat lebih dari 60%, dari 17,7 pada tahun 1981
menjadi 78% di tahun 1997, dan World Bank menyatakan Venezuela sebagai negara
dengan tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan negeri-negeri Amerika Latin
lainnya. Sebagai kelanjutan dari penurunan standar hidup yang sangat tajam,
kaum perempuan klas menengah dan klas pekerja menghadapi kesulitan keuangan
yang terus meningkat serta semakin sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam
masyarakat sipil. Kedua, reformasi Hukum Perburuhan, yang pada
awalnya bermaksud untuk memberikan jaminan kesetaraan hukum antara pekerja
perempuan dan laki-laki, hanya disetujui secara parsial. Ketentuan-ketentuan
bagi para pekerja domestik tidak dimasukkan dalam reformasi itu, oleh
karenanya, mempersatukan perempuan dengan laki-laki kelas pekerja dalam
perjuangan untuk peningkatan upah serta hak-hak kaum pekerja lainnya.
Ketidakcocokan
berbasis klas di antara gerakan perempuan membawa mereka pada pembentukan
kelompok-kelompok dengan agenda-agenda yang eksklusif dan sempit seperti
isu-isu HAM, aborsi atau lingkungan. Antara tahun 1992 dan 1998, kaum feminis
di dalam birokrasi memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak
perempuan dan, secara terhormat, membuat kemajuan di legislatif, meskipun
norma-norma sosial masyarakat secara keseluruhan belum berubah. Carlos Andrés Pérez
mendirikan Dewan Perempuan Nasional (CONAMU) pada tahun 1992, yang merupakan
alat untuk mendorong legislasi. Pada tahun 1993, Undang-undang Kesempatan yang
Sama bagi Perempuan disahkan, dengan mendirikan Institut Nasional untuk
Perempuan. Pada tahun 1997, UU Hak Suara Perempuan disahkan, yang menghendaki
30% perempuan sebagai kandidat partai. Kurang dari setahun kemudian, di tahun
1998, disetujui Undang-undang mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dan
Keluarga yang merupakan sebuah inisiatif yang sudah dimulai sejak tahun 1995.
“Revolusi ini Sudah
Membangunkan Kaum Perempuan”- Maria de Mar Alvarez
Perjuangan
hak-hak perempuan telah memasuki suatu makna baru di dalam Revolusi Bolivarian.
Dengan terpilihnya Hugo Chávez Frías di tahun 1998, Venezuela mengajukan
sebuah demokrasi yang berlandaskan partisipasi, ketika hak-hak rakyat
tidak didefinisikan semata-mata politis melainkan juga keadilan
sosial dan kesetaraan. Sebagian besar perempuan berharap pada revolusi ini,
mengabdikannya untuk menghancurkan ‘demokrasi’ formal yang kaku dan ekslusif,
sebagai sebuah permulaan dari fase baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender.
Fokusnya tidak lagi pada perjuangan hak-hal hukum formal dan kekuasaan politik,
melainkan mengubah keseluruhan struktur masyarakat.
Perempuan berdemonstrasi mendukung Linda Laoiza, yang diculik
dan diperkosa di lingkungan kelas menengah atas.
Salah
satu tindakan pertamanya sebagai presiden, Chávez meminta Majelis
Konstituante merancang sebuah Konstitusi baru yang akan berfungsi sebagai katalisator
untuk mengubah struktur masyarakat Venezuela yang stagnan dan eklusif. Ribuan
perempuan, termasuk kaum feminis, mantan gerilyawan, ibu-ibu rumah tangga, para
profesional, dan anggota organisasi-organisasi seperti Kaum Perempuan untuk
Venezuela (Women for Venezuela) dan Persatuan Pemimpin Perempuan (United
Women Leader) membentuk Front Perempuan Konstitusional untuk Pergerakan
Republik Kelima (FCMMVR) yang mendidik dan mengorganisai kaum perempuan untuk
merancang berbagai tuntutannya agar dicantumkan di dalam Konstitusi serta
memajukan calon feminis ke dalam Majelis Konstitusional. Dengan lolosnya
Konstitusi Baru pada tanggal 15 Desember 1999, kaum perempuan Venezuela
memperoleh dua kemenangan sosial politik yang luar biasa, sekaligus sebagai
konstitusi yang paling maju di dunia.
Konstitusi
Venezuela, yang sering dirujuk sebagai Magna Carta yang tidak seksis, menjamin
keseluruhan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi seluruh rakyat. Konstitusi
tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perempuan berhak atas kewarganegaraan
penuh, dan mengatur mengenai diskriminasi, pelecehan seksual, serta kekerasan
domestik. Lebih jauh lagi, untuk menjamin kesetaraan penuh antara perempuan dan
laki-laki di tempat kerja, inilah satu-satunya Konstitusi di Amerika Latin yang
mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai aktitivas yang produktif secara
ekonomi, sehingga memberikan ibu rumah tangga hak untuk mendapatkan jaminan
sosial (pasal 88). Dengan menjadikannya sebuah kerja yang sebelumnya tidak
diakui bernilai ekonomi, Venezuela sedang menghancurkan norma-norma sosial
kemasyarakatan dan ideologi kapitalis yang secara ekslusif menumpuk nilai dari
memproduksi pendapatan.
María
León, presiden Institut Nasional untuk Perempuan (INAMUJER), menegaskan, ”Konstitusi kami
mempercepat perjuangan melawan diskriminasi terhadap manusia, dan karenanya
mencakup mekanisme perlindungan bagi semua kelompok sosial,” dan ia menambahkan
bahwa “Pasal 88 adalah contoh yang diikuti oleh semua negeri dalam
perjuangan mereka untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan”.
Konstitusi
Venezuala (Pasal 76) juga mengakui hak-hak reproduksi dan seksual kaum
perempuan dan mewajibkan negara untuk menjamin agar dokter memberikan informasi
akurat mengenai keluarga berencana. Pasal tersebut mengakui fungsi sosial ibu
dan menjamin perawatan kesehatan bagi ibu, dari mulai konsepsi hingga paska
kelahiran. Pasal 75 menyatakan bahwa hubungan keluarga didasarkan pada
kesetaraan hak dan kewajiban, dalam solidaritas, dalam kesepahaman serta saling
menghormati.
María
León menekankan bahwa satu dari pencapaian terbesar gerakan perempuan serta
masyarakat secara keseluruhan, adalah, meleburnya seluruh perspektif gender dan
bahasa non-seksis di semua bagian Konstitusi. Bahasa Spanyol, seperti halnya
semua bahasa-bahasa Barat (kecuali Inggris), membedakan versi maskulin dan
feminin pada jabatan pekerjaan, seperti “presidente” (presiden laki-laki) dan
“presidenta” (presiden perempuan). Kini, setiap kali ada penyebutan bagi
seorang presiden, seorang warga negara, seorang wakil parlemen, seorang menteri
dst, penyebutannya mengacu baik pada bentuk-bentuk maskulin maupun feminin.
Menyadari
bahwa bahasa tidaklah netral atau polos, bahwa ia menghantarkan ideologi
masyarakat, dan bahwa sebuah bahasa yang macho (machismo) melestarikan
sebuah budaya yang macho pula, Venezuela telah mengambil satu langkah maju
dalam mengapuskan maskulinisme yang menghambat kesetaraan penuh antara
perempuan dan laki-laki ini. Adalah penting untuk menjelaskan kepentingan
maskulinisme ini terhadap bahasa, karena jika apa yang kita katakan merupakan
sebuah refleksi dari apa yang kita fikirkan, artinya kita tidak akan merubah
cara kita berfikir atau cara kita melihat hubungan gender tanpa merubah bahasa
yang kita gunakan. Dengan kata lain, jika kita memilih untuk terus berbicara
dengan cara-cara yang menyingkirkan perempuan, kita tidak akan pernah
menganggap mereka setara.
Seringkali
berbagai komentar dikuti oleh reaksi seperti “tapi ketika saya berkata niños (anak
laki-laki) saya merujuk baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan”, atau
“mengubah bahasa kita tidak akan mengubah realitas kaum perempuan”. Benar,
bahwa ia tidak akan mengubah realitas perempuan dalam semalam, tetapi ini
merupakan sebuah langkah penting. Daripada menggunakan bahasa atau berbudaya
dengan cuma-cuma, menerimanya tanpa mau merefleksikannya, Konstitusi Bolivarian
lebih memilih mengubah cara kita berbicara mengenai perempuan, dan kemudian
cara kita memandang perempuan, cara kita memperlakukan perempuan, dan
memposisikan mereka di dalam masyarakat.
Maria del Mar Alvarez, Pembela Hak-hak Perempuan Nasional,
berbicara dalam sebuah konferensi.
María
del Mar Alvarez, Pembela Hak-hak Perempuan Nasionaliv, menekankan,” Kaum perempuan sudah dengan luar biasa
berpartisipasi dalam revolusi ini. Kita sudah mendapatkan sebuah konstitusi
yang menjadi sebuah model bagi dunia untuk keadilan dan kesetaraan. (Konstitusi
itu) telah memberdayakan mereka. Biasanya feminisme hanya mengakomodasi kelas
atas dan kelas menengah. Namun demikian, revolusi ini telah membangunkan kaum
perempuan, dan, feminisme telah menjangkau sektor-sektor rakyat (yang
tertindas). Kini semua perempuan paham bahwa mereka punya hak untuk
berpartisipasi.”
Kemajuan yang Sudah Dihasilkan
Sejak
Konstitusi baru diberlakukan, kaum perempuan memainkan peran kunci—baik di pemerintahan
maupun di NGO—dalam merancang, memajukan, dan mereformasi berbagai susunan UU
di berbagai bidang, termasuk, namun tak terbatas pada: kesehatan, pendidikan,
lingkungan, reforma agraria, hak-hak masyarakat pribumi, dan hak-hak
reproduksi. Partisipasi perempuan dalam masyarakat sipil sebagai instrumen yang
menjalankan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran perempuan terhadap
isu-isu perempuan serta merumuskan program-program bagi perempuan.
Menurut
María León, perjuangan bagi hak-hak perempuan di Venezuela telah mencapai suatu
makna baru di dalam Revolusi Bolivarian. “Kita memiliki presiden yang mengerti
persoalan-persoalan perempuan. Chávez sudah mendukung organisasi ini dengan
program-programnya. Ia tak berhenti bicara mengenai persoalan-persoalan
perempuan. Untuk pertama kalinya, kita menjadi isu sosial. Dalam pidato-pidato
dan setiap pertemuan dengan Chávez selalu dipenuhi oleh kaum perempuan, bahkan
kenyataannya, lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Ketika presiden kita
bicara, ia berkata Venezolanos y Venezolanas (laki-laki Venezuela dan perempuan
Venezuela). Kaum perempuan mengakuinya sebagai pemimpin. Orang dapat melihat
sendiri bahwa ada lebih banyak perempuan yang aktif berpartisipasi di dalam
revolusi ini dibandingkan laki-laki.”
Mercedez
Aguilar, bagian dari Komite Eksekutif INAMUJER, juga menekankan peran penting
perempuan di dalam revolusi ini. Menurutnya, kaum perempuan berperan aktif,
bahkan dalam beberapa kasus, lebih aktif dari rekan seperjuangan laki-lakinya.
Mayoritas rakyat yang berpartisipasi dalam misi-misi, aktivitas-aktivitas politik dan
komunitas, adalah kaum perempuan.
Meskipun
perempuan dengan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam politik, mereka masih
kurang terwakili di dalam posisi-posisi kepemimpinan di pemerintahan. Beberapa
tahun belakangan ini terdapat peningkatan partisipasi kaum perempuan yang
lumayan di dalam pemerintahan, contohnya, dari 131 anggota Majelis
Konstitusional Nasional, 16-nya adalah perempuan. Namun demikian, pada posisi
tertinggi masih terdapat kesenjangan yang memprihatikan antara anggota
perempuan dan laki-laki. Mulanya Chávez tidak mengangkat satu
perempuan pun di pemerintahannya. Namun, pada tahun 2000 ia mengangkat sejumlah
perempuan untuk duduk di kabinetnya serta beberapa pos penting lainnya.
Institut Nasional untuk Perempuan
Pada
tahun 2000, Chávez mengubah CONAMU menjadi Institut Nasional untuk Perempuan
(INAMUJER) lewat Instruksi Presiden berdasarkan UU Kesempatan yang sama Bagi
Perempuan (pasal 44) dan mengangkat María León, seorang pimpinan aktivis
hak-hak perempuan, mantan pejuang gerilya, dan mantan direktur CONAMU, sebagai
direkturnya. INAMUJER saat ini sedang dalam proses mendidik kaum perempuan
untuk membela hak-hak politik yang sudah mereka terima, dan meluaskannya dalam
rangka mencapai sebuah masyarakat demokratik sejati, yang tidak hanya secara
politik, namun juga secara sosial dan budaya dimana kaum perempuan dan
laki-laki dinilai setara. “Feminisme sedang menjangkau sektor-sektor rakyat (yang
tertindas—ed),” María del Mar Alvarez menyatakan dengan suka cita di
kantornya. “Biasanya, feminisme mengakomodasi kelas atas dan menengah serta
tidak menjangkau sektor-sektor rakyat bawah. INAMUJER berkehendak untuk
menyertakan kaum perempuan yang disingkirkan ke dalam wacana feminis.”
Untuk
mencapai tujuan ini, INAMUJER mengorganisasi kampanye pendidikan seksualitas;
hak-hak reproduksi; pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan
mempublikasikan artikel dan buku-buku serta mendistribusikan materi-materinya,
termasuk mencetak undang-undang, seperti UU tahun 1998 tentang Kekerasan
terhadap Perempuan. Contohnya, pada bulan Maret 2004, INAMUJER menyelenggarakan
tiga rangkaian lokakarya yang bertemakan “Hak Asasi Manusia Perempuan”, di mana
organisasi-organisasi regional dan non pemerintah dari berbagai negara bagian
seperti; Vargas, Miranda, Cojedes, Amozonas, Apure, Corabobo, Guarico, dan
Caracas mempresentasikan program pendidikan HAM, hak seksual dan hak reproduksi
juga hak-hak yang dielaborasi di dalam Konstitusi, serta berbagai perjanjian
internasional. Lokakarya sebelumnya memfokuskan pada asal muasal kekerasan,
sejarah gerakan perempuan, dan konsep-konsep seperti gender dan feminisme.
Perempuan menghadiri Lokakarya Kekerasan Domestik yang
diselenggarakan INAMUJER
Organisasi
tersebut juga membuat jalur telepon hotline bagi korban kekerasan domestik,
sekaligus mendirikan rumah perlindungan, Casa de Abrigo bagi
perempuan yang ketakutan di dalam hidupnya. Menurut Mercedez Aguilar,
INAMUJER “memberikan 24 lokakarya
selama setahun untuk mengajarkan perempuan hak-hak mereka, dan cara melaporkan
kekerasan domestik.... Kami memberi dukungan dan perlindungan bagi perempuan
yang menjadi korban kekerasan.” Mereka juga melaksanakan program untuk mendidik
kepekaan aparat-aparat kepolisian, pengacara, dan dokter terhadap isu-isu
gender dan kekerasan domestik demi memastikan bahwa kaum perempuan menerima
dukungan dan pelayanan yang dibutuhkannya.
Sebagai
tambahan pendidikan kaum perempuan, INAMUJER juga mengawasi dan mengevaluasi kebijakan
publik yang ditujukan pada kaum perempuan untuk menjamin ditegakkannya
kesetaraan kesempatan serta memastikan Majelis Nasional mengunakan bahasa yang
tidak seksis di dalam peraturan-peraturannya. Saat ini mereka terlibat dalam
tiga kampanye. Bersama dengan jaringan pengacara, ilmuwan sosial, intelektual,
dan feminis, organisasi merumuskan reformasi hukum dan perundangan yang
kontradiktif dengan Konstitusi. Contohnya, mereka mempromosikan penghapusan
Sistem Hukum Pidana dan merancang model lainnya yang berperspektif gender dan
memastikan hak-haknya dijamin dalam Konstitusi. Mereka juga bekerja untuk
mengamandemen Undang-undang Jaminan Sosial untuk memastikan bahwa Ibu Rumah
Tangga dapat memperoleh dana pensiun mereka sebagaiman yang dinyatakan dalam pasal
88 Konstitusi.
Kampanye
kedua berfokus pada perolehan posisi 50% dalam Komisi Pemilihan Umum Nasional,
Majelis Nasional, dan pemerintahan, juga posisi lain yang dipilih dengan suara
rakyat, agar berada ditangan perempuan. Saat ini hanya, “12% wakil perempuan
di Majelis Nasional, sementara di Spanyol sudah mencapai rasio 50/50,”
tegas María del Mar Alvarez. Rendahnya persentase perempuan di Majelis Nasional
terkait
dengan persoalan Undang-undang Hak Suara 1997, yang menghendaki minimum 30%.
Kaum feminis di Venezuela, baik yang pro maupun anti Chávez, sangat kaget
karena Chávez membiarkan ini terjadi.
Pada
kampanyenya yang ketiga, INAMUJER mengajukan demokratisasi keluarga dalam
rangka meringankan beban kerja sehari-hari kaum perempuan. María León
menekankan, “Republik Bolivarian Venezuela hanya akan mempraktekkan
demokrasi yang sejati jika kita turut mentransformasi rumah tangga menjadi
sebuah unit yang sungguh-sungguh demokratisv.”
Institut
Nasional untuk Perempuan baru-baru ini merayakan ulang tahunya yang kelima
dengan mempresentasikan Rencana Nasional bagi Kesetaraan Perempuan 2004-2009,
yang didesain untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan;
memastikan hak-hak perempuan serta akses untuk keadilan; memperkuat partisipasi
perempuan di dalam politik dan masyrakat; serta mengembangkan dan melaksanakan
sebuah rencana kesetaraan hak-hak ekonomi bagi perempuan.
Tujuan Akhir Feminisme adalah Merubah Masyarakat
Disamping
pencapaian-pencapaian tersebut, berbagai lapangan kesulitan terbentang di
depan. Feminisme di dalam Revolusi Bolivarian menghadapi 3 tantangan
utama. Pertama, Revolusi Bolivarian sejauh ini memfokuskan pada
perjuangan kekuasaan diantara ras dan kelas. Meskipun agenda feminis sementara
ini masuk ke dalam perdebatan, namun masih harus berjuang untuk memperoleh
perhatian yang sama pentingnya, seperti yang diberikan terhadap
hubungan-hubungan kekuasaan di antara berbagai kelompok.
Kedua, dengan bermunculannya para ‘pakar’ studi gender di akademi dan
lembaga-lembaga publik, juga masuknya segelintir kaum perempuan di dalam
lembaga-lembaga politik yang cukup terpandang, kaum feminis harus memfokuskan
diri untuk melegitimasi diri mereka di hadapan dunia kapitalis yang seksis, dan
oleh karenanya pada tingkatan tertentu, kehilangan pegangan pada basis
kerakyatannya. Perjuangan ini sebaiknya harus ditempatkan dalam konteks yang
lebih luas yaitu keadilan sosial dan kesetaraan, serta para feminis seharusnya
membangun ruang interaksi dengan berbagai gerakan sosial lainnya untuk
mewujudkan slogan “sebuah dunia yang lain adalah mungkin” menjadi kenyataan.
Ketiga, sementara banyak undang-undang yang penting telah diratifikasi
di tahun 1990an, tantangan di abad ke 21 adalah menggunakan undang-undang ini
sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Gerakan Perempuan Venezuela menyadari
bahwa tanpa perubahan mental masayarakat, akan menjadi hampir mustahil untuk
membuat mereka sendiri setara dengan laki-laki secara hukum, politik, dan sosial.
Venezuela adalah satu dari sedikit negara Amerika Latin yang mengakui kekerasan
dan diskriminasi terhadap perempuan menghalangi evolusi sebuah masyarakat untuk
benar-benar menjadi demokratis berbasis kesetaraan. Venezuela telah mengambil
langkah signifikan untuk menghapuskan diskriminasi secara hukum, seperti UU
Perburuhan (1997); UU Kekerasan Terhadap Perempuan (1998); UU Kesempatan yang
Sama bagi Perempuan (1999); dan UU Sistem Keuangan Mikro (2001). Walau
demikian, persoalan-persoalan semacam itu masih terus ada di masyarakat hingga
kini.
“Kita berada
ditengah-tengah sebuah transformasi sosial yang sangat berharga dimana diskriminasi,
prasangka, dan ketidakadilan terhadap perempuan berada di garis depan. Revolusi
ini sudah mengakui perempuan sebagai mahluk manusia. Tetapi belum bisa
dikatakan bahwa kita sudah menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di
dalam masyarakat, atau bahkan di dalam pikiran perempuan itu sendiri.
Diskriminasi adalah fenomena yang telah ada berabad-abad dan tidak mungkin dihapuskan
dalam lima tahun. Nilai-nilai kita tidak bisa berubah dalam semalam. Namun
demikian, perempuan Venezuela sekarang tahu bahwa Revolusi ini adalah Revolusi
mereka, dan untuk itu, mereka mulai bangkit”, kata Nora Casteñeda, Presiden Bank
Perempuan.
Dibawah
pemerintahan Hugo Chávez, perempuan menjadi instrumen dalam mempelopori
reformasi hukum dan kelembagaan; telah membantu merumuskan draft Konstitusi
yang menciptakan sistem bagi suatu masyarakat yang berdasarkan pada keadilan
soal; telah membuat kemajuan yang cepat dan signifikan dengan mendirikan
NGO-NGO; telah meningkatkan keterwakilan politik perempuan; dan telah
mempertahankan demokrasinya. Di dalam demokrasi partisipatoris Revolusi
Bolivarian, dimana hak-hak warga negara tidak didefinisikan sebagai semata-mata
politis, melainkan bergerak menuju keadilan sosial dan kesetaraan gender,
(untuk itu) kaum perempuan memiliki potensi untuk membangun suatu masyarakat
manusia yang baru yang tidak hanya merubah realitasnya namun sekaligus juga
membangun sebuah contoh bagi dunia menyangkut kesetaraan gender. ***
Perempuan di Bolivarian Venezuela, bagian 2
___________________________
Jawaban Bolivarian untuk Feminisasi Kemiskinan di Venezuelai
“Kami tahu bahwa
persoalan ketidaksetaraan memang merupakan persoalan di seluruh dunia; bahwa
kaum perempuan telah didiskriminasikn, secara politk, sosial dan ekonomi di
segala bidang kehidupan mereka. Rakyat termiskin selalu merupakan kaum
perempuan. Mereka bertanggungjawab terhadap seluruh keluarganya. Mereka harus
menjadi ibu sekaligus ayah…[Karena itulah] Untuk mengatasi kemiskinan dan
pengangguran kita harus mengarahkan berbagai kebijakan kepada kaum perempuan…di
Venezuela kami sedang melakukannya melalui Bank Pembangunan Perempuan.”
—Nora Castañeda,
Presiden Bank Pembangunan Perempuan
Selama
beberapa dekade terakhir, berbagai pemerintahan, baik di negari-negeri maju
maupun berkembang, dengan setengah hati mengatasi persoalan
ketidaksetaraan gender yang menyejarah dengan memfokuskan pada perumusan
peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memajukan partisipasi kaum perempuan
di dalam pemerintahan; menjalankan kebijakan afirmatif; serta merancang dan
meloloskan peraturan yang sensitif gender. Sejauh ini, perubahan legal dan
institusional tersebut, meskipun memang diperlukan guna meletakkan landasan
bagi transformasi masyarakat, hanyalah merupakan langkah pembuka. Sudah semakin jelas,
terkait dengan penerimaan umum terhadap sebuah fenomena kuno yang disebut
sebagai “feminisasi kemiskinan” belum lama ini, bahwa upaya-upaya tersebut
harus diperluas. Jalan keluar persoalan tersebut menghendaki penggunaan sebuah
pendekatan yang menyeluruh berdasarkan pada berbagai strategi sosial dan
ekonomi—tak cukup sekedar jawaban politis ala tambal sulam legislatif.
Gerakan Perempuan Venezuela
Sejak
kaum perempuan Venezuela memulai misi kesetaraan gender, mereka menghadapi
seragkaian hambatan politik, ekonomi, dan sosial. Berbagai upaya mengorganisir
gerakan perempuan lintas klas terhambat oleh persaingan antar para partisan
partai politik yang dominan di Republik ke Empatii, yaitu: Partai sosial demokrat (Acción
Democrática) dan Partai Kristen Demokrat (COPEI). Belum lagi tradisi
maskulinisme (machismo) yang kuat bercampur dengan hukum-hukum pidana,
perdata dan perburuhan yang diskriminatif yang menghambat berbagai upaya untuk
lebih jauh dari sekedar jaminan hak suara (legal enfranchisement)iii dan untuk menciptakan suatu demokrasi
gender yang menyeluruh bagi kaum perempuan.
Perubahan
iklim internasional yang mendukung feminisme, serta pendapatan fiskal yang
bertambah tiga kali lipat antara tahun 1972 dan 1975 terkait dengan booming minyak
Venezuela, memberikan sumbangan bagi pembentukan sebuah lembaga
kenegaraan bagi kaum perempuan,
serta lolosnya sejumlah langkah hukum yang menguntungkan perempuan. Namun,
selain kemajuan hukum yang substansial ini—dalam hal pembuatan dan penerapan
berbagai hukum dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kepedulian
terhadap isu-isu perempuan—ketimpangan gender sejauh ini hanya ditangani di
permukaan saja. Kaum perempuan Venezuela tetap tersingkir secara politik;
dieksploitasi secara ekonomi; dan sedikit berperan, jikalau pun menyumbang
kemajuan, dalam mentransformasi norma-norma sosial.
Dengan
berkuasanya Chávez tahun 1998, Venezuela menghancurkan tatanan demokrasi
lamanya untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih demokratik dimana hak-hak
warganegara diakui lebih dari sekedar politis. Gagasan Bolivarian telah
mengabdikan dirinya untuk menganalisa, baik penyebab-penyebab yang sudah begitu
jauh menghalangi pembangunan suatu masyarakat berlandaskan keadilan sosial dan
kesetaraan, maupun untuk berjuang menemukan sebuah solusi yang masuk akal yang
mampu mengatasi keruwetan sosial dan perekonomian negeri. Melanjutkan cita-cita
ini, metode pendekatan sejumlah persoalan di dalam masyarakat, termasuk
kemiskinan kaum perempuan, tidak lagi terpusat pada perundang-undangan semata,
tapi juga pada solusi-solusi lain yang nyataiv. Sementara keberhasilan dari
berbagai upaya ini harus tetap benar-benar terukur, yang pasti bahwa,
perundang-undangan saja tidak mampu untuk memberantas kemiskinan.
Sebuah Bank untuk Perempuan, Mengapa?
Menurut
berbagai studi yang dilakukan oleh PBB, persentase kaum perempuan yang hidup
dalam kemiskinan tidaklah proporsional--diperkirakan diatas 70 % diseluruh
dunia. Chávez dan beberapa Kepala Negara lain telah berkomitmen terhadap
cita-cita pembangunan milenium (MDG), termasuk mengurangi kemiskinan sampai 50%
hingga tahun 2015. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang hampir tidak
pernah memberikan perempuan sebuah posisi simbolik atau kementrian di
pemerintahan, Chávez selama ini memberikan perhatian terhadap kompleks dan
akutnya feminisasi kemiskinan, serta melaksanakan sebuah upaya yang
sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan kebijakan yang menyeluruh terhadap
bagian dari sektor masyarakat. Mungkin yang terpenting, sekaligus menjadi
contoh keberhasilan dari solusi-solusi ini, adalah terbentuknya Bank
Pembangunan Perempuan (Banco de la Mujer atau Banmujer) pada
tanggal 8 Maret 2001.
“Saat ini kita berada
pada situasi yang istimewa,” kata Loryan Cazadilla, dari Banmunjer, menekankan bahwa
pembentukan Banmunjer dikondisikan oleh inisiatif Chávez. “Kita memiliki
seorang presiden dengan mental yang sangat progresif, yang berfikiran terbuka,
peka, dan memahami situasi kaum perempuan. Kita tidak pernah memiliki yang
semacam ini sebelumnya di Venezuela. Sekarang kita sedang mempersatukan
perjuangan kaum perempuan sejak tahun 1960an bersama Presiden ini, yang telah
berhasil membentuk Banco de la Mujer.”
Perempuan sebagai Tenaga Kerja
Sebelum
menguraikan mengenai visi Bank tersebut, ada baiknya kita melihat lebih dekat
evolusi tenaga kerja kaum perempuan Venezuela. Pada tahun 2002, tahun terakhir
dimana statistiknya tersedia, orang dapat mengamati bahwa tingkat pertumbuhan
tenaga kerja perempuan cukup signifikan dibandingkan 12 tahun sebelumnya,
sementara jumlah tenaga kerja laki-laki lebih kurang tetap konstan.
Evolusi Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Kerja 1990-2002
Tahun
|
Laki-laki
Dipekerjakan
|
Perempuan
Dipekerjakan
|
Laki-laki
Menganggur
|
Perempuan
Menganggur
|
1990
|
80.6%
|
35.6%
|
11.6%
|
9.2%
|
1996
|
89.5%
|
43.3%
|
10.5%
|
16.2%
|
2002
|
85.6%
|
81.2%
|
14.4%
|
18.8%
|
Tabel 1. Sumber: Institut Nasional untuk Perempuan, “Rencana
Kesetaraan untuk Perempuan 2004-2009” (Angka statistik sudah termasuk
sektor-sektor formal dan informal)
Sementara
keterlibatan [kaum perempuan] ini merupakan sebuah kemajuan yang besar sejak
tahun 1960an—ketika 25% saja kaum perempuan yang menjadi tenaga kerjav—adalah penting untuk menganalisa
tipe-tipe pekerjaan yang perempuan tempati. Menurut Menteri Perburuhan
(Ketenagakerjaan), sekitar 50% tenaga kerja Venezuela bekerja di sektor
informal. Kaum perempuan telah ‘berhasil’ mendominasi sektor ini, dengan
pekerjaan berupah rendah, tidak ada pensiun, dan kondisi kerja yang buruk.
Di
tahun 1990 hanya 19,2% dari keseluruhan perempuan (bekerja atau atau
menganggur) berkerja di sektor informal, dibandingkan dengan 24,8% kaum
laki-laki yang diperkerjakan disektor yang sama. Menjelang tahun 1998, 35%
perempuan bekerja di sektor informal, sementara persentase laki-laki meningkat
sedikit menjadi 28,2%.vi Lebih dari itu, initiatif
pemerintah untuk mengurangi pengangguran, seperti proyek-proyek padat karya di
bidang pembangunan, lebih banyak memperkerjakan laki-laki daripada perempuan, ujar
María León, Presiden Institut Nasional untuk Perempuan.
Pelayanan Keuangan: Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan yang
Mengutamakan Kaum Perempuan
Bank
Pembangunan Perempuan berusaha mengatasi arena yang tidak setara ini dengan
memberdayakan kaum perempuaan secara ekonomi, politik dan sosial. Sebagai
sebuah bank pembangunan sosial, ia memberikan dua macam pelayanan, yakni:
keuangan dan non keuangan.
Pelayanan
keuangan terdiri dari pinjaman berbunga rendah yang disebut dengan kredit
mikro; konsultasi untuk membentuk dan mengembangkan proyek-proyek; pelatihan
administratif; dan tindak lanjut investasi. Banmujer memajukan sebuah konsep
pembangunan sosial dan kemanusiaan yang mengistimewakan kaum perempuan, dengan
memberikan kaum perempuan pelatihan dan kapasitas (kemampuan) keuangan untuk
memulai usaha komunitas kecil serta memperoleh penghasilannya sendiri, termasuk
berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat memegang kendali
kehidupannya.
Pada
tahun 2001, Chávez mengangkat Nora Castañeda, seorang aktivis hak-hak perempuan
dan ekonom di Universitas Sentral Venezuela (UCV), sebagai presiden Banmujer.
Selain peran aktifnya dalam merancang Konstitusi Venezuela yang baru, Castañeda
memiliki pengalaman yang luas bekerja dengan organisasi-organisasi perempuan
akar rumput, kekerasan domestik, dan berbagai reformasi ekonomi yang
sensitif-gender.
Menurut
Castañeda, Bank Perempuan “berkomitmen untuk pembangunan kemanusiaan yang
berkelanjutan, yang lebih jauh [dari sekedar] ekonomi… kami sudah melakukan
sebuah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup kaum
perempuan dan keluarganya serta demi generasi mendatang. Dengan memberdayakan
kaum perempuan untuk mewujudkan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara,
kami berharap dapat menciptakan keadilan sosial dan perdamaian seperti yang
dicita-citakan di dalam konstitusi kami.”
Tidak
hanya jelas dalam visi, dibanding bank-bank lainnya, Banmujer juga
diorganisasikan secara berbeda. Daripada memiliki kantor-kantor cabang,
Banmujer bergantung pada jaringan para sukarelawanvii yang setiap minggu
mengunjungi 149 komunitas yang paling miskin dan padat dalam rangka untuk
memberikan pelayanan perbankan secara pribadi kepada perempuan yang miskin.
Loryan Calzadilla mengumpamakan jaringan para pendukung ini sebagai tulang punggung
bank. “Para pendukung bekerja siang dan malam, hari Minggu sampai Sabtu.
Tanpa mereka, kami tidak dapat menjangkau masyarakat. Mereka berada di
bukit-bukit, di lingkungan-lingkungan paling miskin, di komunitas, di daratan
Amazon, dan ditengah-tengah masyarakat pribumi.”
Selama
kunjungan komunitas (community visit)viii yang pertama, para pendukung
menginformasikan kepada kaum perempuan bahwa Banmujer didasarkan pada konsep
“ekonomi kerakyatan”, dengan kata lain, berlandaskan pada suatu ekonomi yang
memberikan manfaat bagi semua orang. Para sukarelawan kemudian mulai memberikan
gambaran mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan untuk
dapat menjadi ’nasabah’ bank tersebut. Sebagai contoh, kaum perempuan harus
membentuk sebuah kelompok antara 5 sampai 10 orang serta memutuskan usaha macam
apa yang akan mereka jalankan.
“Kami
tidak memberi kaum perempuan rencana proyek-proyek tertentu,” kata Sonia
Hernandez dari Banmujer. “Kaum perempuan itulah yang harus memikirkan proyek
mereka sendiri. Kami membimbing dan mengarahkan mereka. Tentu sulit bagi
seorang perempuan yang berpendidikan rendah, belum pernah masuk ke universitas,
untuk memulai menjalankan sebuah bisnis—sekalipun dengan petunjuk-petunjuk
mendasar,” aku Hernandez. “Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu
bagaimana cara membaca dan menulis. Jika memang demikian, maka seorang anak
perempuannya atau teman atau partner bisnis akan membantunya sampai ia belajar.
Bank tidak mengambil tanggung jawab ini. Gagasannya adalah agar orang tersebut
dapat belajar untuk berdaya. Ketika kami menemukan kasus-kasus semacam ini,
kami memasukkan perempuan-perempuan tersebut ke dalam Misi Robinson (kampanye
pemberantasan buta huruf oleh pemerintah), sehingga mereka dapat belajar
membaca dan menulis.”
Para
sukarelawan memenuhi 3 kewajiban berikut ini. Pertama, mereka
membantu dan mengarahkan kaum perempuan dalam merancang proyek-proyek yang
berguna secara ekonomi; memilih para pengguna yang potensial; dan memutuskan
apakah proyek mereka tepat dan sesuai dengan situasi mereka maupun cita-cita
Bank. Setelah membantu kaum perempuan dengan proses pendaftaran, informasi
seorang nasabah—yang potensial—diserahkan kepada sebuah komite yang
mengevaluasi dan memutuskan jumlah kredit yang diberikan kepada masing-masing
orang. Kedua, begitu proyek tersebut disetujui, para sukearelawan
mendirikan koperasi-koperasi dan sebuah rekening personal kepada setiap nasabah
di dalam kelompoknya. Kemudian, setiap koperasi harus menyelesaikan pelatihan
lanjutan untuk mengatur bisnis mereka. Pelatihan ini berlangsung ditempat, di
setiap komunitas, bukan di dalam Bank. Pada tahap akhir, mereka menindaklanjuti
pengembalian kredit sampai pinjaman sebelumnya terbayarkan.
Zoraída
Rojas, seorang penjahit dari Coro, pantai barat laut Venezuela, mengatakan: “Inilah
kali pertama aku berkesempatan untuk mengajukan pinjaman. Aku diberi 500.000
bolívar (sekitar 250 dollar AS). Dengan uang ini, aku dapat membeli kain
tambahan untuk membuat lebih banyak baju, dan aku bisa menghasilkan 1, 4 juta
Bolívar.”
Setiap Ekonomi Harus Mengatasi Kemiskinan Perempuan
Program
mikro kredit Banmujer sering diberikan dalam jumlah antara 500,000
hingga 1,000,000 bolívar (sekitar 260-520 US dollar) untuk setiap perempuan,
dengan suku bunga 12% pertahun atau 6% bagi usaha pertanian. Perempuan secara
perorangan tidak dapat mengajukan pinjaman. Mereka harus membentuk sebuah
koperasi yang terdiri dari 5 sampai 20 perempuan dan bekerja bersama dalam
solidaritas dengan perspektif humanis. Seperti yang dikatakan oleh Sonia
Hernandez, “[koperasi-koperasi tersebut] tidak mengeksploitasi orang
lain. Kami tidak membentuk kaum perempuan yang akan mengeksploitasi sesama
perempuan lainnya. Kami ingin semua hidup dan bekerja bersama dalam
solidaritas.”
Meskipun
kaum perempuan sudah memperoleh penghasilan; berinvestasi kembali dalam
usahanya; dan membayar pinjamannya, produk koperasi-koperasi ini tetap perlu
dijual dengan harga solidaritas kepada seluruh komunitas, karena ini merupakan
sebuah kesepakatan yang akan saling menguntungkan di dalam komunitas. Dengan
cara ini komunitas memperoleh investasi sekaligus pendapatan. Ketika pinjaman
dibayarkan, kaum perempuan dapat memilih untuk mengajukan kembali tambahan
pinjaman sebanyak 50% dari jumlah pinjaman awal.
“Jika Bank hanya
memberikan dana kepada satu perempuan, maka siapakah yang akan aku bantu? Aku
hanya akan membantumu beserta keluargamu. Tapi ketika kami memberikan dana
kepada 5 atau 9 atau 12 kaum perempuan untuk selanjutnya membantu mengembangkan
5 atau 9 atau 12 kaum perempuan lainnya beserta keluarganya, artinya kami
membantu komunitas itu hingga berkembang,” ujar Loryan Cazadilla, ia menambahkan “memang,
awalnya, kami dihadapkan pada banyak masalah terkait dengan metode iini. Banyak
kaum perempuan mengatakan, ‘Tidak, perempuan itu tidak akan membayar atau
perempuan yang itu tidak akan berpartisipasi,'” lanjut Cazadilla. “Ini
terkait dengan mentalitas individualisme yang telah mengakar di negeri ini.
Mentalitas takut (rendah diri/inferior) serta mementingkan diri sendiri inilah
yang coba kami hapus dengan koperasi. Gagasan bekerja dalam solidaritas ini
datang dari Chávez, dari keinginannya untuk mengubah model kapitalis. Kami
mengerti bahwa untuk mengubah individualisme maka kami harus mengubah
nilai-nilainya. Nilai pertama yang sedang kami jalankan adalah solidaritas.“
Meskipun
laki-laki diijinkan untuk berpartisipasi dalam koperasi yang dibentuk dan
dipimpin oleh perempuan, namun mereka tidak dapat mengajukan pinjaman secara
individual. “Untuk mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan,
kami harus meningkatkan status kaum perempuan, demikian pula harga diri mereka,”
Loryan Cazadilla menekankan. Oleh karena itu, hanya 4 % dari pinjaman Banmujer
yang diberikan kepada kaum pria.
Jenis Bank yang Berbeda - Pelayanan non Keuangan
“Pernahkah
ada sebuah bank memberikan pelatihan untuk kaum perempuan?” tanya Loryan
Cazadilla dengan berapi-api. “Bank-bank [hanya] memberi uang. [Sementara]
Bank Perempuan mengambil peran aktif dan progresif di negeri kami.” Lebih
jauh lagi, dalam hal mengintegrasikan perspektif sensitif-gender ke dalam
tiap-tiap transaksi keuangan dan menstimulus pengembangan ekonomi lokal dengan
memberikan akses terhadap pinjaman serta menumbuhkan lapangan pekerjaan,
Banmujer memberikan perhatian yang sama bagi pengembangan para nasabah dan
keluarganya secara keseluruhan. Hal ini diperoleh melalui pelayanan non-keuangan
yang dirancang untuk memberdayakan kaum perempuan, baik secara politik maupun
sosial. Untuk itu, organisasi memenuhi tujuan ganda mulai dari mengurangi
jumlah kaum perempuan yang miskin sampai meningkatkan keseluruhan kualitas
hidup mereka. “Cita-cita bank ini bukanlah ekonomis. Melainkan sosial,”
kata Loryan Calzadilla . “Jika kita tidak membangun kesadaran dalam diri
kaum perempuan, maka mereka hanya akan mendapatkan uang dan [kemudian]
menghabiskannya. Sementara mereka tetaplah orang yang sama. Oleh karena itu,
kami juga bekerja dengan masyarakat agar kaum perempuan ini berkembang secara
menyeluruh.”
Untuk
dapat mencapainya, Bank memberikan pelatihan intensif untuk memajukan
kepribadian dan perspektif gender, demikian juga pendampingan yang terus
menerus serta pelatihan kepada para nasabah dalam mengurus kesehatan dan
membangun kepercayaan dirinya setiap minggu. Pelatihan intensif ini juga
dilandasi dengan mengajarkan kepada para nasabah bagaimana mencegah dan
melaporkan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan domestik. Para sukarelawan
memberikan pelatihan intensif mengenai hak-hak dan tanggungjawab sebagai
warganegara untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam politik. Pada
khususnya, Bank memfokuskan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana yang
ditetapkan di dalam Konstitusi dan ditekankan di dalam berbagai perjanjian
internasional. Loryan Calzadilla menjelaskan, ”kami juga sedang mencoba
untuk mencapai pemberdayaan serta partisipasi kaum perempuan. [Karena] kemajuan
tidak melulu menyangkut ekonomi. Kami tidak ingin menghasilkan kaum perempuan
yang memiliki uang tapi tidak sehat atau tidak mandiri. Kami ingin menghasilkan
kaum perempuan yang tangguh, yang tahu bagaimana keluar dari situasi ini dan
yang secara ideal bekerja bersama dengan mitranya.”
“Ekonomi
Bukan Satu-satunya Kemajuan”
Bank
Pembangunan Perempuan memahami, bahwa, untuk mencapai kesetaraan gender,
kebutuhan-kebutuhan pokok seperti tersedianya perawatan kesehatan dan pekerjaan
tetap dengan upah layak, haruslah dipenuhi. Termasuk kesempatan dalam
pendidikan yang harus setara tersedia bagi kedua jenis kelamin. Menurut
pensiunan guru dan penasehat Menteri Pendidikan Venezuela, María Chirinos,
pendidikan adalah satu-satunya faktor yang dapat menjamin perubahan, mobilitas,
dan transformasi sosial. “Walaupun kami telah diberikan hak-hak politik,
namun hak-hak sosial masih belum terpenuhi. Meskipun negeri kami adalah negeri
minyak, namun 80% penduduknya miskin dan tidak memiliki akses atas kerja yang
berupah layak serta pendidikan. Sebuah negeri tidak bisa disebut demokrasi
ketika hak-hak sosial tidak ada [tidak dipenuhi]… Venezuela sedang mencoba
memperbaiki kondisi ini. Kami mencoba untuk menyediakan pendidikan gratis
dengan kualitas tinggi yang diwajibkan hingga perguruan tinggi... Pendidikan
adalah satu-satunya faktor yang dapat mentransformasikan realitas sosial dan
ekonomi sebuah negeri.”
Pelatihan
intensif lainnya adalah hak-hak seksual dan reproduksi yang difokuskan pada perencanaan
keluarga dan kesehatan seksual. Lebih jauh lagi, untuk mendidik kaum perempuan,
Banmujer bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Barrio Adentro (klinik kesehatan
komunitas dengan dokter-dokter dari Kuba yang ditempatkan di perkampungan
miskin) menjamin agar hak reproduksi dan seksual yang dicantumkan di dalam
Konstitusi (Ayat 77) telah dipenuhi. Bersama-sama, tiga organisasi ini
[Banmujer, Menteri Kesehatan dan Barrio Adentro], mengembangkan berbagai
kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan
dengan menjamin kaum perempuan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan
gratis, konsultasi, dan kontrasepsi di seluruh negeri.
“Kaum perempuan yang
tidak pernah bersekolah-lah yang protagonisix, karena mereka tidak memiliki
kesempatan untuk belajar—jangankan masuk Universitas,” kata Cazadilla. “Kami
bekerja terutama dengan para perempuan ini; [perempuan] yang paling sederhana
dan rendah hati, yang tak pernah punya apa-apa, tak juga kesempatan untuk
belajar atau memilih sebanyak apa anak yang mereka inginkan—inilah kesempatan
yang seharusnya diberikan negara kepada rakyatnya,” ujar Cazadilla. “Sebelum
Chávez, tidak ada kebijakan keluarga berencana, kaum perempuan tidak pernah
diberikan informasi mengenai seksualitas mereka. Ketika seorang perempuan
berumur 15 tahun sudah mulai hamil, maka ia akan terus menerus hamil. Pelayanan
kami adalah untuk mereka.”
Dengan
privatisasi yang terjadi berangsur-angsur terhadap pelayanan kesehatan di tahun
1990-an, pemeriksaan kesehatan dasar sekarang mencapai lebih dari 20 $AS,
mayoritas rakyat tidak mampu membayar pelayanan medis, pun tidak ada strategi
yang dikerjakan pemerintah saat itu untuk menyertakan kembali rakyat yang
dimiskinkan ini ke dalam sistem perawatan kesehatan. Akses perawatan kesehatan
yang eksklusif ini berubah dengan berdirinya Barrio Adentrox, sebuah program dimana lebih dari
15.000 dokter Kuba dan 800 dokter Venezuela sudah mendirikan klinik gratis di
pedesaan dan di daerah-daerah miskin. Sejak ditetapkan tahun 2003, tercatat
sudah lebih dari 43 juta kunjungan.
Memutus Rantai Kemiskinan Perempuan
Sejak
dimulai tahun 2001, Bank Pembangunan Perempuan telah memberikan lebih dari 40
ribu kredit mikro dan menciptakan lebih dari 75 ribu lapangan pekerjaan kepada
kaum perempuan di seluruh Venezuela, dengan demikian, membiarkan kaum
perempuan agar secara ekonomi berhasil menegakkan martabatnya di dalam
wilayah-wilayah personal. Kordinator Wilayah Dukungan dan Bantuan Teknis untuk Usaha
Kecil, Yris Martín, mengatakan “Setelah dua tahun bekerja, Banmujer telah
memiliki reputasi sebagai sebuah institusi yang sunguh-sungguh dan
bertanggungjawab diantara koperasi-koperasi yang ada”.
Menurut
sebuah laporan yang diterbitkan oleh Sudeban (badan supervisor dari Bank-bank
Venezuela), 41.57% kredit yang diberikan Banmujer di tahun pertamanya tidak
terbayarkan kembali. Berdasarkan standar industri [kapitalis], maka bank
tersebut merupakan sebuah kegagalan yang luar biasa. Idealnya, pinjaman
seharusnya digunakan untuk membangun kapasitas kaum perempuan menjalankan
sebuah usaha yang sukses; membayar pinjamannya; dan menghasilkan uang yang
cukup untuk mendorong mereka keluar dari kemiskinan. Tapi sebagaimana yang
sudah kita lihat, misi Banmujer tidaklah murni misi ekonomi. Menurut Loryan
Casteñeda, “Kami bekerja atas prinsip kemanusiaan bukan kapitalisme.
Kapitalisme memandang seorang individu seperti sebuah alat yang akan
memperbesar kekayaan.” Dalam sebuah ekonomi yang berorientasi sosial,
menurut Castañeda, “ekonomi melayani masyarakat, bukan malah masyarakat yang
melayani ekonomi”. Namun demikian, Bank berada pada situasi yang sulit,
karena Venezuela belum menjalankan sebuah ekonomi sosial. Menyeimbangkan
kelangsungan ekonomi sekaligus membangun investasi sosial bisa jadi merupakan
tantangan terbesar perbankan. Sebagai permulaan, suatu strategi untuk menurunkan
tingkat ‘kredit macet’ (default rate) akan menjadi sebuah tindak lanjut yang
lebih menyeluruh terhadap pinjaman saat ini. Bank, saat ini, tidak mengumpulkan
statistik yang detail terhadap pinjaman-pinjaman yang buruk. Namun demikian,
informasi ini sangat penting untuk menentukan kenapa proyek-proyek tertentu
bisa gagal, dan bagi Banmujer—serta kaum perempuan yang mereka latih—agar dapat
belajar dari kesalahan sekaligus memperbaiki tingkat kesuksesan mereka dari
waktu ke waktu.
Sejauh
ini, capaian terbesar Bank bukanlah ekonomixi, melainkan sosial dan budaya.
Banmujer menganggap penanganan terhadap persoalan ketidaksetaraan gender yang
monumental, berhak atas perhatian tanpa syarat. Lebih luas lagi, tujuan
kebijakan Banmujer adalah untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap kaum
perempuan sekaligus cara mereka melihat dirinya sendiri—menghancurkan akar
ketidaksetaraan gender.
Gerakan
perempuan Venezuela dan pemerintahan Bolivarian telah mempelajari faktor-faktor
tertentu yang menjelaskan ketidaksetaraan gender di masyarakat, seperti yang
dibahas di berbagai forum nasional dan internasional, dimulai dengan lima
Konferensi Perempuan yang diadakan oleh PBB di tahun 1975-1995. Mereka juga
telah mengintegrasikan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Institut Nasional
untuk Perempuan (Inamujer), yang menekankan pada 3 komponen dasar yang ada di
dalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap feminisasi kemiskinan, dan
tiga hal itulah yang mengawali pengembangan berbagai solusi untuk menyelesaikan
krisis [ketimpangan tersebut].
1. Reproduksi
sosial dan manusia.
Perempuan
tidak memiliki kontrol yang cukup atas tubuh mereka dan seksualitasnya agar
benar-benar dapat memiliki kontrol atas kehidupan mereka.
2. Pembagian
(pemisahan) gender dalam pekerjaan.
Secara
tradisional laki-laki dikaitkan dengan kekuatan, keamanan dan kekuasaan,
sementara perempuan telah diwariskan tugas untuk menjadi seseorang yang jinak,
lembut, patuh dan subur. Terkait dengan identifikasi perempuan beserta
tugas-tugas reproduksi dan domestiknya, perempuan sebagai tenaga kerja dianggap
sebagai pelengkap bagi kaum pria, oleh karena itu mereka dibayar lebih rendah
dan dibawah standar.
3. Hubungan
kekuasan.
Seperti
halnya klas, suku, dan ras, hubungan gender menjelaskan siapa yang memiliki akses
terhadap berbagai sumberdaya, pekerjaan, pendidikan: sebagai intisari dari
kekuasaan (kemampuan untuk membuat berbagai keputusan).
Banmujer
terbentuk, khususnya, karena dipengaruhi oleh analisa ini, juga oleh Konferensi
dunia untuk Kaum Perempuan ke-4, yang diadakan di Beijing tahun 1995 (ketika
198 negara yang berpartisipasi menyimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat
sipil harus mengadopsi kebijakan yang utuh yang menyuarakan feminisasi
kemiskinan tidak hanya secara politik, namun juga sosial dan ekonomi).
Pemerintah Bolivarian dan Banmujer, bersama-sama telah melaksanakan kebijakan
dan program yang spesifik ditujukan pada bidang-bidang berikut ini: kemiskinan
perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perawatan kesehatan, kekerasan
terhadap perempuan, partisipasi perempuan dalam politik, hak asasi perempuan,
serta ekonomi perempuan.
Dengan
menganalisa faktor-faktor khusus yang memberikpenjelasan mengenai maraknya
fenomena feminisasi kemiskinan, proyek Bolivarian Venezuela sudah mulai
merancang dan menerapkan kebijakan khusus untuk mengobati ketimpangan ini.
Dengan terciptanya sistem keuangan mikro yang memberikan keleluasaan pada uang
(modal) agar menjangkau sektor-sektor yang tersingkir secara tradisional,
Banmujer sudah memberdayakan kaum perempuan sekaligus membentuk rasa
kepemilikan dan kesadaran gender dalam prosesnya. Intinya, demokratisasi modal
merupakan sebuah senjata utama dalam perlawanan terhadap feminisasi kemiskinan.
“Kredit
mikro memberdayakan perempuan... Kami sedang menciptakan sebuah kepedulian
ekonomi; sebuah ekonomi yang melayani umat manusia, bukan umat manusia yang
melayani ekonomi,” ujar Presiden Banmujer Nora Castañeda. “Kami tidak
sedang membangun sebuah bank melainkan sebuah cara hidup yang baru.” ***
Konferensi Solidaritas Perempuan Internasional untuk Venezuela
Ketika Kaum Perempuan Berbagi Pengalamani
“Solidaritas antar
bangsa-bangsa, di antara rakyat, adalah hal yang pokok. Ketika rakyat di dunia
mengalami kemajuan, semua orang harus maju. Ketika suatu negeri dikalahkan,
maka kita semua mundur satu langkah.”
- Carmen Morente, Granada Spanyol
Pada
hari Jumat, tanggal 15 April (2005), perempuan dari seluruh dunia bertemu di
Karakas untuk berpartisipasi dalam diskusi “Gerakan Perempuan dan Peran
Pentingnya di dalam Proses Revolusioner” sebagai bagian dari Pertemuan Global
untuk Solidaritas terhadap Revolusi Bolivarian Ke-3.
Ketika
sebagian pembicara memusatkan pembicaraan mengenai perjuangan kesetaraan
perempuan di dalam negerinya masing-masing, mayoritas lainnya menempatkan
perjuangan perempuan di dalam konteks yang lebih luas, yang mengakui bahwa
perdamaian, sebagaimana ditegaskan oleh Yarira Kuper, anggota Federasi Perempuan
Kuba, tak hanya terbatas pada ketiadaan konflik .
Persoalan
solidaritas juga menjadi tema yang bergulir di dalam konferensi. Wakil Menteri
Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Mari Pili Hernández, menyatakan
bahwa negerinya merupakan contoh, menyangkut solidaritas dan proses pemenuhan
hak-hak perempuan, bagi dunia, kedua hal itu menunjukkan negerinya sebagai
sebuah ancaman dari suatu alternatif kebaikan. ”Venezuela menawarkan
visi masa depan yang berbeda dan meyakinkan. Kami merupakan bagian dari alternatif
kebaikan, karena kami tidak menjiplak revolusi siapapun dan tidak memaksakan
model revolusioner kami pada negeri manapun. Kami sudah menemukan jalan kami
sendiri.”
Menurut
Wakil Menteri, Revolusi adalah separuh dari logika, politik, dan kepekaan. Ia tanyakan pada
peserta: ”jika
anda tidak merasakan revolusi, bagaimana anda akan mempertahankannya, atau
menghidupkannya?.”
Hernandez
menegaskan bahwa solidaritas adalah komponen pokok di dalam Revolusi
Bolivarian: “Masyarakat di Amerika
Serikat tidak dapat mengerti bagaimana Venezuala menggunakan minyak sebagai
sebuah bentuk solidaritas. Amerika Serikat adalah suatu negeri dimana segala
hal dihargakan dengan uang. Tentu saja tak terbayangkan oleh mereka bahwa
Venezuela akan bersedia mempertukarkan minyak untuk dokter-dokter, daging,
makanan atau tenaga ahli (professor)”.
Ia
meyulut presentasinya dengan menyatakan bahwa Venezuela berkehendak membangun
hubungan yang sangat baik dengan seluruh negeri di dunia kecuali Amerika
Serikat, karena negeri itu tidak memberi Venezuela satu hal yang
dikehendakinya, yang juga berhak diperoleh negeri manapun juga, yakni:
penghormatan.
Lorena
Peña, seorang anggota Kongres perempuan dari El Salvador berbicara mengenai
situasi perempuan di negerinya. Dia menegaskan bahwa meskipun perempuan adalah
mayoritas (52% penduduk El Salvador adalah perempuan), namun dalam hal
pendidikan; pelayanan kesehatan; dan pendapatan justru berada pada indeks
terendah. Peña menjelaskan mengenai ‘kesempatan’ kerja bagi perempuan,
menegaskan bahwa mereka terkonsentrasi ke dalam pekerjaan yang berupah rendah (maquiladoras),
atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau (bahkan) pelacur, dengan
penghasilan rata-rata 30% lebih kecil dibanding laki-laki.
“Dengan statistik
seperti ini”, tegas Peña, “kita tidak bisa lagi hanya berbicara mengenai
diskriminasi terhadap perempuan, kita harus bicara mengenai diskriminasi yang
sistematis terhadap perempuan, mengenai sebuah sistem yang menyokong
diskriminasi terhadapnya: yakni neoliberalisme. Sistem ini tumbuh subur dengan
mengeksploitasi sektor rakyat yang paling rentan. Untuk bisa memerangi sistem
ini, kita harus menyatukan feminisme dan Marxisme”.
Peña
selanjutnya menyampaikan tentang konflik bersenjata di negerinya. “20% pasukan FMLNii adalah perempuan. Kami
yakin bahwa ketika kami mengalahkan kediktatoran, rakyat, baik laki-laki maupun
perempuan, akan bangkit, bahwa kesetaraan jender akan mengiringi pembebasan
perempuan. Namun, tampaknya, kayakinan itu tak serta merta terwujud. Kemudian,
kami menyadari bahwa kaum perempuan juga di diskriminasi di antara kaum kiri.
Walau demikian, jawabannya bukanlah meninggalkan kaum kiri, melainkan
membetulkannya. Penting bagi kita untuk mendorong keterlibatan kaum perempuan
di dalam sistem masyarakat dan memasukkan nilai-nilai gender ke dalam proposal
setiap organisasi.”
Peña
kemudian menggambarkan tahap-tahap yang sudah dijalankan oleh kaum perempuan
untuk membetulkan pemahaman ini. “Gerakan Mujeres 94 (Perempuan 94), adalah
persatuan kaum feminis Kiri yang bangkit untuk merespon pemilihan Presiden
tahun 1994, dengan sebuah platform yang berlandaskan atas hak kami untuk
memiliki kontrol atas tubuh; kesetaraan upah; serta keterwakilan politik 50:50
di dalam kantor-kantor pelayanan publik. FMLN mengadopsi semua proposal tersebut,
dan pada tahun 1996 kami berhasil setelah mereka memasukkan sebuah kebijakan
gender ke dalam platform partai. Sebagai contoh, saat ini, persentase kaum
perempuan di dalam posisi-posisi kepemimpinan partai harus setara dengan
persentase anggota perempuan yang resmi terdaftar di FMLN, dengan ketentuan
bahwa tidak boleh lebih rendah dari angka 35%. Dengan kata lain, kami telah
berhasil memperbaharui institusi kami.”
Anggota
Kongres Perempuan itu kemudian mengakui adanya kelemahan di dalam kemajuan ini,
sekaligus menjelaskan pandangannya bagaimana menemukan jalan keluarnya. “Kami
percaya bahwa FMLN sudah memberikan dukungan kepada kaum perempuan. Tetapi,
kami memiliki banyak kelemahan, kami masih serba kekurangan. Sebagai contoh,
ketika kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembebasan perempuan telah
disetujui, kebijakan-kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dipelajari, dan oleh
karena itu tidak pernah seragam diterapkan. Untuk mengatasi ketidaksetraan
antara laki-laki dan perempuan kita membutuhkan tindakan-tindakan berikut ini.
Kita harus meningkatkan partisipasi perempuan di dalam pemerintahan;
mengukuhkan kuota di dalam (kebijakan) partai-partai politik; LSM-LSM dan
entitas-entitas pendidikan. Penting bagi kita untuk membangkitkan kesadaran
akan pentingya penentuan nasib sendiri; re-evaluasi nilai ekonomi dan sosial
atas pekerjaan domestik; serta peran reproduksi kaum perempuan. Dan kita harus
menyadari bahwa kaum perempuanlah yang lebih menderita di dalam neoliberalisme,
oleh karena itu kita harus menguhubungkan perjuangan melawan neoliberalisme
dengan perjuangan kaum perempuan”.
Carmen
Morente, anggota Simón Bolívar Solidarity Platform Spanyol,
mengawali presentasinya dengan menegaskan, ”solidaritas antar bangsa-bangsa,
di antara rakyat, merupakan hal yang pokok, “ketika masyarakat di dunia
mengalami kemajuan, semua orang harus maju. Ketika suatu negeri dikalahkan,
maka kita semua mundur satu langkah.”
Morente
berpendapat bahwa kita harus berjuang melawan konsep bekerja di dalam konteks
“kebenaran politik”. Kebenaran politik, ia jelaskan, yakni mendukung
pemberangkatan pasukan tentara ke Irak dan mendukung penggulingan presiden yang
terpilih secara demokratis di Venezuela. “Kita adalah kaum internasionalis. Dan
kewajiban kita sebagai kaum internasionalis terletak pada penolakan terhadap
kebijakan-kebijakan imperialis dan media yang korup yang telah menggerogoti
kedaulatan sebuah bangsa seperti Venezuela. Kewajiban kita sebagai kaum
internasionalis adalah memastikan bahwa proses (transformasi) di Venezuela terus
membentuk kesadaran demi kesadaran yang semakin matang”. Di akhir
presentasinya, ia menyimpulkan dengan tegas bahwa “hanya dengan
perlawanan yang terkoordinasi antar seluruh rakyat di dunia maka dunia lain
yang alternatif menjadi mungkin”.
Di
awal presentasinya, Yarira Kuper mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara
mengenai negerinya, Kuba, melainkan mengenai kemiskinan dan ketidaksetaraan di
dunia. “Selama lima puluh tahun terakhir, umat manusia sudah mengalami
kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun
kemajuan-kemuajuan tersebut belum menjamin perdamaian, tidak menjamin masa
depan kemanusiaan”.
Kuper,
seorang anggota Federasi Perempuan Kuba (Federation of Cuban Women),
menggarisbawahi bahwa neoliberalisme menghambat bangsa-bangsa untuk mewujudkan
perdamaian sejati. Sehubungan dengan model ekonomi ini (neoliberalisme), ia
menegaskan, setiap harinya 70.000 manusia jatuh miskin dan 35.000 anak-anak
meninggal karena kelaparan dan penyakit-penyakit yang sudah dapat dicegah.
Kuper mengakui bahwa kemiskinan “berwajah perempuan—kaum perempuanlah yang
berpendapatan hingga 60% lebih rendah daripada rekan kerja laki-laki mereka;
terpaksa bekerja dengan upah rendah (maquiladoras) dan jam kerja yang tinggi
(16 jam per hari), serta lebih banyak menderita AIDS dan buta huruf”. Ia
menegaskan bahwa “Model semacam ini hanya menghargai satu hal di dunia ini
yakni: uang… Kita harus berjuang untuk perdamaian, sebuah perdamaian yang bukan
dimaknakan dengan berkurangnya konflik militer, melainkan didasarkan pada
penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan. Orang miskin di dunia ini
membutuhkan keadilan, dan keadilan dapat tercapai jika berbagai sumber daya
yang di dedikasikan untuk perang segera dialihkan”.
Kuper
menutup pidatonya dengan menyatakan bahwa dalam perjuangan untuk perdamaian
kaum perempuan memiliki suatu peran yang sangat signifikan terkait dengan
kepekaan, kreatifitas, dan kehendaknya yang di dedikasikan untuk solidaritas. “Dunia
harus bercermin pada peran kaum perempuan di dalam organisasi-organisasi yang
mengusung perubahan.”
Perwakilan
Federasi Perempuan Internasional Demokratik (International Democratic Federation of
Women)
dari Palestina, Liila Ishehai, mempersoalkan makna sebagai seorang perempuan
Palestina, menanggapi banyaknya perempuan di berbagai belahan dunia mencari
jawaban atas pertanyaan tersebut. Ia memberikan penegasan menyangkut peran kaum
perempuan Palestina, bahwa mereka mewakili perjuangan, sejarah, dan revolusi
Palestina.
Ditegaskan
oleh Ishehai bahwa perjuangan kaum perempuan di dalam “daerah pendudukan”
sangat berbeda dengan perjuangan kaum perempuan di dalam sebuah bangsa,
menekankan bahwa perjuangan tersebut memiliki arti tersendiri karena merekalah
yang menjadi targetnya. Ketika Ishehai menjelaskan bagaimana represi yang
dilakukan tentara Israel terhadap perempuan Palestina, sebagian besar perempuan
peserta konferensi, yang kebanyakan dari Amerika Latin, menitikkan air mata.
“Seorang mantan Perdana
Menteri Israel mengatakan bahwa ia tak bisa tidur di malam hari ketika
mengetahui seorang anak Palestina akan lahir esok harinya…tentara Israel
membunuh janin-janin dengan meluncurkan serangan bom gas beracun. Kondisi di
tenda-tenda pengungsian tak berperikemanusiaan. Kondisi di dalam
penjara-penjara Israel lebih buruk lagi. Perempuan-perempuan yang mengandung,
harus melahirkan bayi mereka dengan tangan dan kaki terborgol, bahkan
setelahnya diabaikan dari perawatan paska kelahiran. Anak-anak mereka adalah
bayi-bayi penjara yang menjalani hukuman yang sama dengan ibu-ibunya, dimana
dalam banyak kasus mayoritas kaum perempuan tidak mendapatkan kejelasan
mengenai dasar-dasar hukuman terhadap mereka. Ketika mendekam di dalam
penjaralah, kuku dan gigi mereka (anak-anak itu) dicabut, di bakar, diperkosa,
dan disiksa.”
Kemudian
dia menekankan betapa sulitnya bagi pendatang (orang luar) untuk dapat
memahami, dan bagi rakyat Palestina, untuk berbagi kepada dunia, mengenai apa
yang sedang terjadi di Palestina, karena “sebagai daerah pendudukan, media kami
menghadapi banyak hambatan”. Menurut Ishehai, inilah beberapa hal yang
penting disuarakan oleh pemerintah-pemerintah Barat ketika mereka bicara
mengenai perempuan-perempuan Arab.
“Inilah
segolongan rakyat yang membutuhkan solidaritas. Kuba merupakan salah satu dari
sedikit negeri di dunia ini yang memberikan solidaritasnya pada rakyat
Palestina. Setiap tahun, ribuan pelajar-pelajar Palestina mendapatkan bea siswa
untuk belajar di Kuba... Sebuah dunia yang lebih baik sangatlah mungkin jika
kita bekerja bersama dalam solidaritas. Salah satu sikap solidaritas yang
paling hangat yang pernah diterima rakyat Palestina terjadi di sini, di Teater
Teresa Careño Venezuela, pada tanggal 13 April, ketika semua orang berdiri
dengan satu suara menegaskan bahwa rakyat Palestina akan menang.”
Lara
Herrera dari Asosiasi Perempuan Kolombia (Assocoation of
Colombian Women), menggambarkan situasi kehidupan sebagai sorang perempuan
di Kolombia pada lebih dari 10 tahun terakhir ini. Ia berbicara mengenai 10.000
rakyat Kolombia yang hilang pada dekade lalu atas nama Undang-undang “Keadilan
dan Perdamaian”, yang ditandantangani oleh Pemerintah Kolombia untuk melindungi
tentara-tentara AS dari pengusutan atas kejahatan-kejahatannya selama mereka di
Kolombia. UU ini telah dicela oleh kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia
Internasional karena telah membebaskan anggota-anggota kelompok paramiliter
dari pelanggaran HAM dan Undang-undang Kekebalan. Herrera kemudian mengakui dan
berterima kasih kepada Venezuela dalam upayanya bersolidaritas terhadap rakyat
Kolombia.
Nora
Castañeda, Presiden Bank Pembangunan Perempuan memulai presentasinya dengan
melontarkan pertanyaan seputar tema konfrensi: “belajar dari dunia dan
marilah kita berbagi”.Dia kembali menegaskan, seperti yang ditetapkan oleh
Konstitusi baru Venezuela tahun 1999, menyangkut martabat kaum pribumi dan
orang-orang Afrika. “Sangatlah penting untuk mengakui dunia kaum pribumi dan
orang-orang Afrika, seperti halnya mengakui dunia kaum perempuan dalam
membangun Revolusi Bolivarian yang masih sangat muda ini. Bibit-bibit
pembangkangan masa lalu tak pernah mati, bahkan mencoba kembali pada masa lalu
(apa yang kami sebut 4th Republik)”.
Menurut
Castañeda, sosialisme baru abad 21 yang sedang di bangun oleh Venezuela
mengambil pandangan-pandangan dari dunia yang dimarginalkan ini, dan mengakui
bahwa “kecuali kita belajar dari saudara-saudara kita, kita akan bernasib
serupa dengan Chile dan banyak bangsa-bangsa Afrika lainnya.”
“Kita
tidak bisa menerapkan aturan yang sama terhadap mereka yang dirugikan
sebagaimana yang kita terapkan terhadap mereka yang diuntungkan.” Leticia
Montes; Mexico.
Emma
Ortega dari Ekuador dan Leticia Montes dari Meksiko, memberikan data statistik tingkat
pengangguran dan representasi perempuan di dalam politik (dengan kata lain
sedikitnya representasi perempuan di dalam politik). Ortega menekankan pada
pentingnya melibatkan kaum laki-laki ke dalam perjuangan kesetaraan gender.
Anggota
Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (Venezuela’s National Electoral Council),
Tibisay Lucena, menekankan, meskipun kaum perempuan membuat kemajuan yang
mengesankan pada masa Republik Keempat, masih kalah mengesankan dari kemajuan
masyarakat pribumi di Venezuela sebelum Conquista (kemerdekaan
dari penjajahan Spayol), dimana perempuan dan laki-laki berbagi,
bekerja, dan berpartisipasi di dalam masyarakat dengan setara. Lucena
menambahkan bahwa kaum perempuan Venezuela telah memenangkan peperangan yang
paling mengesankan baru-baru ini, dengan pengesahan sebuah Konstitusi yang
mengandung dan mengakui kesetaraan gender perempuan. “Konstutusi Kita”, dia
menegaskan,
“dilandaskan pada kesetaraan, maka untuk itu kami tidak meminta kuota
sebesar 20, 30 atau bahkan 40% melainkan untuk kesetaraan. Kami telah
memenangkan pertempuran, namun belum memenangkan peperangan…, tidak akan ada
kesetaraan di dunia sampai kaum perempuan diakui pada level yang sama dengan
laki-laki”.
“Di
sini, di Venezuela, bukan hanya pemerintah yang berkuasa melainkan rakyat dan
pemerintah ”, ditegaskan María León, Presiden Instutut Nasional untuk
Perempuan Venezuela (INAMUJER). Ia menambahkan, “dan kami, rakyat, harus
memikul tanggung jawab dan memenuhi tugas-tugas kami”. Menurut León, rakyat
Venezuela belum menyesuaikan diri terhadap apa yang sudah mereka capai. “Kami
tidak perlu memenangkan kesetaraan, karena kami sudah mendapatkannya. Namun
kami harus melatih kesetaraan tersebut”. María León merangkum diskusi
Partisipasi Politik Perempuan dengan menyatakan bahwa, ”kita adalah
mayoritas. Namun tidak akan ada perubahan di dunia sebelum kita bersatu.”
Sebagian
besar kaum perempuan yang berasal dari kerucut paling selatan Amerika Selatan
hingga Eropa, mengambil bagian dalam konfrensi ini, baik sebagai pembicara
maupun peserta. Kaum perempuan menghabiskan Sabtu pagi hingga sore hari untuk
mengkonsolidasikan gagasan-gagasan mereka dan merumuskan sebuah proposal aksi
bersama untuk kaum perempuan Venezuela, yang bertujuan untuk memperdalam
Revolusi Bolivarian serta membawa kaum perempuan selangkah lebih dekat pada
kesetaraan.***
Dari Pink dan Biru ke Abu-abu:
Mewarnai Perdebatan Gender di Venezuelai
Dengan
diberlakukannya Konstitusi Venezuela yang baru pada tahun 1999,
kelompok-kelompok perempuan menyambut diakhirinya sebuah pertempuran panjang,
dan dimulainya, seiring dengan pengakuan atas kesetaraan, pemberian tunjangan
bagi ibu-ibu rumah tangga serta penggunaan bahasa yang berperspektif gender.
Didukung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, organisasi-organisasi yang
memperjuangkan hak-hak perempuan, dan para aktivis feminis, konstitusi ini
adalah salah satu konstitusi yang paling maju di dunia, terkait pandangan
gendernya. Konstitusi ini mengakui kesetaraan hak-hak kaum perempuan Venezuela
dalam sistem hukum serta menjamin akan “mengambil langkah-langkah positif
terkait perseorangan maupun kelompok,” seperti kaum perempuan “yang
didiskriminasi, dipinggirkan atau lemah.”
Walaupun
perjuangan untuk kesetaraan secara hukum telah dimenangkan, perang untuk
mempraktekkan kesetaraan masih dilancarkan, dan jalan mana yang paling efektif
untuk memperjuangkannya, masih jauh dari jelas.
Kaum
perempuan hanya menempati 18 dari 165 posisi Wakil Majelis Nasional—atau
sekitar 11%nya; 2 dari 23 posisi Gubernur (8,7%); dan 20 dari total 335 posisi
walikota, atau tepatnya 5.97%. Nyatanya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh
Dewan Pemilihan Nasional, perempuan hanya menempati total 10.06% di seluruh
posisi jabatan publik, serta mayoritas keterwakilan perempuan terkonsentrasi di dalam badan-badan
legislatif perwakilan individu.
Karena
diskriminasi, tentu saja, tidak bisa dihapuskan dalam sekejap, angka-angka
statistik dan realitas di Venezuela ini menunjukkan, bahwa, walaupun terlihat
setara secara hukum namun menjadi jargon, kata-kata, dan janji kosong sebuah
cita-cita yang hanya tercapai diatas kertas.
Sebagai
pengakuan atas ketidakkonsistenan yang terang-terangan ini, Dewan Pemilihan
Nasional (CNE) meloloskan resolusi pada tanggal 1 April 2005, yang secara
sah mewajibkan seluruh partai politik mengajukan jumlah calon yang sama antara
laki-laki dan perempuan untuk tiap badan pengambil keputusan. Meskipun dalam
faktanya CNE kekurangan mekanisme hukum untuk mengontrol partai berdasarkan
standar ini, kebijakan “Menyatukan Gerak Perempuan untuk Persatuan dan
Kesetaraan” yang baru ditetapkan, bertugas untuk memproses pengaduan dari kaum
perempuan yang dimarjinalkan, dan menyelesaiakan kasusnya di muka Mahkamah
Agung untuk menjamin penegakan hak-hak mereka.
Langkah
semacam ini disambut baik oleh anggota Dewan Kota Vargas, Galadys Garcma.
Ketika berusia 14 tahun, Garcma aktif di dalam partai politik Gerakan Menuju
Sosialisme (MAS). Saat ini, 30 tahun kemudian, ia berbicara bagaimana
perjuangannya lebih banyak menghadapi kaum lelaki satu partainya sendiri dari
pada meyakinkan rakyat Vargas bahwa dia mampu menjalankan jabatan publik
pertamanya. Dominasi dan kekuasaan laki-laki terus bergema disetiap organisasi
politik dan non politik, tanpa memandang strata sosial-ekonomi. Bagi Garcma,
resolusi CNE membuka pintu untuk kekuasaan kaum perempuan, yang jika tidak,
akan terus disingkirkan.
Namun
resolusi tersebut menyisakan persoalan lain, seperti halnya Wakil Majelis
Nasional Liliana Hernández (Justice First) yang justru mempersoalkan tentang
seberapa efektif dan memungkinkan resolusi ini mendedikasikan berbagai
sumber daya dan energi untuk mengatasi penyingkiran perempuan melalui berbagai
tindakan politik, serta terus menerus mendorong apa yang dia anggap menjadi
penyebab utamanya, seperti kondisi lingkungan dan kehidupan, hingga pembakaran
hutan. Hernández berpendapat bahwa resolusi CNE merupakan satu langkah kemenangan
karena diskriminasi tidak hanya terbatas pada ruang-ruang politik. “Ada kaum
perempuan yang berkedudukan tinggi di dalam kekuasaan dan mereka tidak mendesak
perbaikan atau perubahan yang memajukan kondisi kehidupan kaum perempuan ……
Selama persoalan-persoalan struktural belum diselesaikan; seperti kemiskinan,
pengangguran, jaminan sosial, dan angka putus sekolah, kaum perempuan akan
selalu disingkirkan dan tidak akan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi,”
Hernandez memperingatkan.
Respon
pemerintah terhadap meningkat dan meluasnya perdebatan kajian gender yang cukup
vokal telah mampu memompa proses pembuatan perundangan agar mengakui kesetaraan
gender. Kepala Pusat Kajian Perempuan di Universitas Sentral Venezuela,
Magdalena Valdivieso, percaya bahwa pemerintahan sangat perlu untuk mengakui
penyingkiran terhadap kelompok-kelompok yang ‘tak terwakili’ serta mengambil
langkah untuk mendukung mereka. “Lebih dari setengah populasi di dalam
masyarakat adalah perempuan dan seharusnnya komposisi politik klas mencerminkan
situasi itu. Akan tetapi, tidak demikian di dalam prakteknya. (Kaum
perempuan) sudah memperoleh gelar tertinggi di dunia akademik dan Universitas,
sudah mempersiapkan dirinya, sudah melakukan pekerjaan di basis-basis partai,
namun masih belum memperoleh akses ke kekuasaan. Apa lagi yang harus
dimenangkan oleh kaum perempuan?” dia bertanya.
Menurut
Valdivieso, kemajuan dalam kesetaraan gender, sejauh ini, masih terbatas pada
pengesahan syarat-syarat dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk
menduduki jabatan publik. Sebuah sistem hukum yang terpadu yang mengakui
hak-hak dan kesetaraan kaum perempuan, tentu saja, merupakan sebuah landasan
yang sangat dibutuhklan, namun kelompok-kelompok hak asasi perempuan harus
waspada terhadap kebijakan-kebijakan afirmatif yang membatasi akses terhadap
lapangan politik, sehubungan dengan kenyataan bahwa hukum tersebut tak membahas
persoalan dukungan, keuangan atau hal lainnya, yang seharusnya diberikan partai
kepada kandidatnya. Selagi, memang, bukan waktunya untuk mengaku kalah dan
mengabaikan strategi ini, sangat penting untuk mengetahui bahwa pada pokoknya
ketidaksaan gender harus diartikan sebagai satu kesatuan persoalan: sosial,
budaya, ekonomi, dan politik, dengan cara itulah ia harus ditangani.
Tambahan
yang dibutuhkan bagi perundang-undangan hendaknya ditujukan baik pada perilaku
dan sikap laki-laki maupun perempuan, mengkonfrontasi ketidaksetaraan tak hanya
dengan strategi dari atas ke bawah tapi juga dari bawah ke atas. Revolusi
Bolivarian sudah mengambil beberapa inisiatif, walaupun bentuknya masih
terbatas. Bahasa berperspektif gender yang menyeluruh di dalam Konstitusi
mengakui kaum perempuan sebagai manusia; Institut Nasional untuk Perempuan
didirikan untuk membangkitkan kepedulian terhadap isu-isu perempuan; dan Bank
Perempuan didirikan untuk memberdayakan kaum perempuan melalui kredit usaha
kecil serta berbagai usaha rumah tangga. Namun demikian, seperti diakui di
dalam Penjelasan Umum 28, Komite Hak Asasi manusia, “ketidaksetaraan untuk
menikmati hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia berakar sangat dalam pada
tradisi, sejarah, budaya, termasuk moral agama”. Memang, adanya perspektif
gender, maupun kurangnya perspektif gender, tercermin dalam semua aspek
kehidupan. Dari cara berjalan, menulis, berfikir, bekerja,
berinteraksi--semuanya merefleksikan perspektif gender.
Dengan
demikian menjadi jelas bahwa pasal 9 yang menjanjikan di dalam Undang-undang
untuk Kesempatan yang Sama bagi Perempuan—yang mengharuskan Menteri Pendidikan
agar “memasukkan metode pengajaran baru, mulai dari Taman Kanak-kanak dan
seterusnya, berorientasi untuk memodifikasi norma-norma sosial budaya perilaku
anak laki-laki dan perempuan”—mungkin merupakan senjata yang paling efektif
dalam perang untuk kesetaraan. Pasal 9 mengandung sebuah pendekatan yang
membongkar ukuran-ukuran pendidikan tradisional dan menghapuskan kurikulum yang
terselubung (yang diberlakukan oleh masyarakat dan tradisi budaya) di
sekolah-sekolah yang mengajarkan peran gender dan mempertahankan status qou
gender. Dengan mentransformasi kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan revisi
buku-buku teks pelajaran, dari taman kanak-kanak dan seterusnya, prasangka,
pola-pola perilaku, dan stereotype tradisional kaum perempuan
akan dihapuskan, dan lensa-lensa analisa yang kita gunakan untuk melihat peran
dan identitas gender akan selamanya berubah. Dengan kata lain, daripada
memakaikan perban di usia 40, Revolusi Bolivarian lebih baik membagi-bagikan
vaksinnya di usia 4 tahun.
Walaupun
demikian, kesetaraan politik masih terus berdiri di garis depan sebagai alat
untuk mengukur kemajuan hak-hak perempuan. Sementara keterwakilan perempuan
50:50 di seluruh badan-badan politik akan menjadi sebuah capaian di dalam dan
atas dirinya sendiri, hasil akhir yang diharapkan adalah jika suatu masyarakat
sungguh-sungguh buta perbedaan gender, untuk itu, maka, fokus untuk mengukur
kemajuan hak-hak kaum perempuan akan bergeser dari persentase ke faktor-faktor
kultural. Dalam kerangka ini, seorang perempuan tidak lagi akan bertanya pada
dirinya sendiri adakah dia bersikap patuh atau agresif; adakah celananya
terlalu ketat atau rok nya terlalu pendek; adakah terlalu berbahaya berjalan di
lingkungan x di tengah malam; atau apa kesalahannya hingga seorang laki-laki
memperkosanya. Sehingga, dia akan terbebaskan dari berbagai pertimbangan yang
demikian, serta dari peringkat yang melambangkan kesetaraan kesempatan baginya
di dalam semua aspek.
Dunia
ini harus menemukan cara belajar agar berbangga dalam perbedaan antara biru dan
pink sambil sekaligus memandangnya dalam abu-abu.
Walaupun
perundang-undangan merupakan sebuah permulaan penting, namun perannya tidak
lebih sebagai sebuah permulaan saja. Perubahan politiklah yang akan terus
berkelanjutan dan harus dilengkapi oleh perubahan ekonomi, sosial dan
budaya—sebuah pendekatan yang menyeluruh bagi persoalan yang menyeluruh
pula. ***
**
Ini sebuah tulisan hasil dari perjalanan JARINGAN NASIONAL PEREMPUAN MAHARDIKA
(JARNAS).
