Perempuan dan Revolusi Bolivarian Venezuela

Kesetaraan Harus Menjadi Langkah Pertama

Sejarah Gerakan Perempuan Venezuela

Dengan jatuhnya kediktatoran Perez Jimerez tahun 1958, Venezuela, sementara itu, mulai berjalan menyongsong pembukaan ruang demokrasi yang masih rapuh dan tidak adil, karena pada prakteknya, demokrasi tersebut terbukti menjadi fenomena yang ekslusifi gender. Meskipun Konstitusi 1960 menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki secara formal setara di muka hukum, namun kaum perempuan yang selama ini aktif dalam perjuangan demokrasi merasa tak memiliki hak-hak khusus, bahkan disingkirkan dari politik.

Pada Seminar Pertama Evaluasi Perempuan Venezuela 1968, kaum perempuan menilai capaian yang sudah mereka peroleh sejak kemenangan hak suaranya di tahun 1947; menegaskan kembali tujuannya; dan mendapati bahwa sedikit sekali kesempatan bagi mereka untuk mendorong reformasi sosial maupun hukum berbasis gender tanpa mendirikan sebuah institusi formal di dalam pemerintahan. Sejak kaum perempuan mulai terorganisir di dalam masayarakat sipil, persaingan para pendukung antar dua partai dominan di masa itu, yaitu COPEI dan ADⁱⁱ, pada prinsipnya terus melayani kepentingan klas, sehingga menghambat perkembangan kelompok-kelompok lintas klas, serta menghalangi perkembangan kesadaran gender.

Selain hambatan-hambatan organisasional, kaum perempuan Venezuela juga dihambat oleh sanksi, hukum perdata, dan ketenagakerjaan. Kaum perempuan yg hidup bersama dan sudah menikah tidak diperbolehkan mengatur urusannya sendiri; membuat keputusan bagi anak-anaknya; bekerja, memiliki harta; atau menandatangani dokumen resmi tanpa persetujuan pendamping.

Upaya-upaya kaum feminis Venezuela mengorganisasi gerakan perempuan dan menciptakan arena institusional untuk memajukan hak-hak perempuan, bersamaan dengan meningkatnya kesadaran internasional dan kemajuan agenda-agenda feminis. Pada tahun 1967, PBB menghasilkan Deklarasi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan. Tiga tahun kemudian Program Kesatuan Aksi Internasional untuk Kemajuan Perempuan ditetapkan. Tahun 1974 dideklarasikan sebagai Tahun Perempuan Internasional. Terinspirasi dari semua pencapaian ini, serta serangkaian konferensi internasional yang disponsori oleh PBB tahun 1975, 1980 dan 1985, yang dikenal sebagai Dekade Perempuan Internasional, kaum feminis mengambil manfaat dari iklim internasional yang sedang kondusif itu untuk mendorong isu-isu perempuan agar menjadi perhatian publik; mempengaruhi pemerintah untuk membuat rekomondasi-rekomendasi rancangan kebijakan yang ditujukan untuk memajukan kesetaraan perempuan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi; serta melahirkan beberapa organisasi perempuan seperti Lingkaran Feminis Kerakyatan (Circulos Feminininos Populares). Disamping berbagai capaian ini, kelompok-kelompok perempuan masih terus menghadapi kendala-kendala yang berat, seperti terbatasnya alokasi sumber daya dan ancaman tertelan oleh arus politik partisan.

Sementara isunya semakin terbuka untuk diperdebatkan, terdapat sebuah hubungan sebab akibat yang penting yang berkelit-kelindan antara kemunculan sebuah gerakan perempuan yang aktif di awal 1970an dengan boom minyak, yang telah meningkatkan pendapatan fiskal tiga kali lipat antara tahun 1972-1975. Meskipun fokus utama Presiden Carlos Andrés Pérez, kemudian, (1973-1978) adalah ekspansi ekonomi, ia juga mengalokasikan dana yang besar untuk peningkatan kesejahteraan sosial. Sebagai hasilnya, dibentuklah lembaga perempuan negara yang pertama, Commission Feminina Asesora de la Presidencia (COFEAPRE), yang didirikan tahun 1974.

Inisiatif pemerintah ini menjadi katalisator bagi konsolidasi gerakan perempuan serta dalam memberikan landasan bagi mereka yang akan melanjutkannya. Meskipun COFEAPRE menerima sedikit dana dan tidak pernah diberi posisi di dalam kementerian umum, namun ia menyediakan sebuah ruang bagi perdebatan untuk memajukan isu-isu perempuan di dalam pemerintahan serta membangun kepedulian akan pentingnya organisasi-organisasi berbasis gender.

Kebangkitan negara minyak dan cepatnya pertumbuhan ekonomi juga menciptakan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja, dan perempuan pun dituntut untuk mengisi lapangan tersebut. Di tengah meningkatnya akses terhadap pendidikan dan kesempatan kerja profesional, kaum perempuan bersatu lintas kelas di dalam apa yang dikenal sebagai Strategi Bersatu dalam Perbedaan, mengorganisir Kongres Perempuan Venezuela yang pertama pada tahun 1974, dan memaksimalkan kekuatan baru mereka sebagai sebuah ‘persediaan blok suara’.

Runtuhnya ‘La Gran Venezuela’

Ketika harga minyak kolaps diawal tahun 1980an, proyek pembagunan ekonomi Presiden Pérez, ‘La Gran Venezuela’ⁱⁱⁱ, juga runtuh. Pendapatan yang dialokasikan untuk pelayanan sosial menipis dan pembedaan yang kentara, yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi dan sosial juga semakin telanjang. Meskipun dengan banyak keterbatasan, yang antara lain disebabkan oleh ketiadaan dana dan staf full-time, Kementerian Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan, yang menggantikan COFEAPRE di tahun 1978, berhasil memobilisasi perempuan lintas kelas dan spektrum politik untuk mereformasi hukum perdata di tahun 1982. Reformasi Hukum Perdata telah meningkatkan posisi hukum kaum perempuan di Venezuela, tetapi, seperti yang dinyatakan oleh Profesor Elisabeth Friedman, “reformasi yang diwacanakan dengan indah tersebut... pada prinsipnya menyembunyikan lembaga feminis yang kontroversial dibalik pembenaran hak-hak keluarga ( ketetapan tersebut menghendaki demokrasi di dalam keluarga, bukan kesetaraan perempuan).” 

Pada tahun 1985, Kordinator NGO Perempuan (CONG), sebuah organisasi payung yang menyatukan 26 kelompok perempuan, memberikan kaum perempuan sebuah platform untuk memajukan isu-isu perempuan keluar dari lingkup partai politik tradisional. Dalam masa lima tahun ke depan, organisasi tersebut tak hanya meningkat berlipat ganda tetapi juga sukses menyatukan kaum perempuan dari berbagai spektrum partai politik, etnis dan klas. Mungkin pencapaian CONG yang paling signifikan adalah kontribusi mereka terhadap pembuatan rancangan Reformasi Hukum Perburuhan tahun 1990.

Gerakan perempuan terpecah disepanjang garis-garis kelas pada awal tahun 1990an karena dua alasan. Orang boleh jadi berpendapat bahwa pertama, secara tidak langsung, sebagai produk dari krisis ekonomi. Antara tahun 1985 dan 1986, harga minyak jatuh lebih dari setengahnya; pada awal 1990an, jatuh menjadi setengahnya lagi. Tingkat kemiskinan di negeri yang sebelumnya dinyatakan sebagai salah satu dari negeri yang memiliki pertumbuhan GDP tercepat dan tertinggi di Amerika Latin, meningkat lebih dari 60%, dari 17,7 pada tahun 1981 menjadi 78% di tahun 1997, dan World Bank menyatakan Venezuela sebagai negara dengan tingkat ketimpangan tertinggi dibandingkan negeri-negeri Amerika Latin lainnya. Sebagai kelanjutan dari penurunan standar hidup yang sangat tajam, kaum perempuan klas menengah dan klas pekerja menghadapi kesulitan keuangan yang terus meningkat serta semakin sedikit waktu untuk berpartisipasi dalam masyarakat sipil. Kedua, reformasi Hukum Perburuhan, yang pada awalnya bermaksud untuk memberikan jaminan kesetaraan hukum antara pekerja perempuan dan laki-laki, hanya disetujui secara parsial. Ketentuan-ketentuan bagi para pekerja domestik tidak dimasukkan dalam reformasi itu, oleh karenanya, mempersatukan perempuan dengan laki-laki kelas pekerja dalam perjuangan untuk peningkatan upah serta hak-hak kaum pekerja lainnya.

Ketidakcocokan berbasis klas di antara gerakan perempuan membawa mereka pada pembentukan kelompok-kelompok dengan agenda-agenda yang eksklusif dan sempit seperti isu-isu HAM, aborsi atau lingkungan. Antara tahun 1992 dan 1998, kaum feminis di dalam birokrasi memiliki posisi yang lebih kuat dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan, secara terhormat, membuat kemajuan di legislatif, meskipun norma-norma sosial masyarakat secara keseluruhan belum berubah. Carlos Andrés Pérez mendirikan Dewan Perempuan Nasional (CONAMU) pada tahun 1992, yang merupakan alat untuk mendorong legislasi. Pada tahun 1993, Undang-undang Kesempatan yang Sama bagi Perempuan disahkan, dengan mendirikan Institut Nasional untuk Perempuan. Pada tahun 1997, UU Hak Suara Perempuan disahkan, yang menghendaki 30% perempuan sebagai kandidat partai. Kurang dari setahun kemudian, di tahun 1998, disetujui Undang-undang mengenai Kekerasan terhadap Perempuan dan Keluarga yang merupakan sebuah inisiatif yang sudah dimulai sejak tahun 1995.

“Revolusi ini Sudah Membangunkan Kaum Perempuan”- Maria de Mar Alvarez

Perjuangan hak-hak perempuan telah memasuki suatu makna baru di dalam Revolusi Bolivarian. Dengan terpilihnya Hugo Chávez Frías di tahun 1998, Venezuela mengajukan sebuah demokrasi yang berlandaskan partisipasi, ketika hak-hak rakyat tidak didefinisikan semata-mata politis melainkan juga keadilan sosial dan kesetaraan. Sebagian besar perempuan berharap pada revolusi ini, mengabdikannya untuk menghancurkan ‘demokrasi’ formal yang kaku dan ekslusif, sebagai sebuah permulaan dari fase baru dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Fokusnya tidak lagi pada perjuangan hak-hal hukum formal dan kekuasaan politik, melainkan mengubah keseluruhan struktur masyarakat.

Perempuan berdemonstrasi mendukung Linda Laoiza, yang diculik dan diperkosa di lingkungan kelas menengah atas.

Salah satu tindakan pertamanya sebagai presiden, Chávez meminta Majelis Konstituante merancang sebuah Konstitusi baru yang akan berfungsi sebagai katalisator untuk mengubah struktur masyarakat Venezuela yang stagnan dan eklusif. Ribuan perempuan, termasuk kaum feminis, mantan gerilyawan, ibu-ibu rumah tangga, para profesional, dan anggota organisasi-organisasi seperti Kaum Perempuan untuk Venezuela (Women for Venezuela) dan Persatuan Pemimpin Perempuan (United Women Leader) membentuk Front Perempuan Konstitusional untuk Pergerakan Republik Kelima (FCMMVR) yang mendidik dan mengorganisai kaum perempuan untuk merancang berbagai tuntutannya agar dicantumkan di dalam Konstitusi serta memajukan calon feminis ke dalam Majelis Konstitusional. Dengan lolosnya Konstitusi Baru pada tanggal 15 Desember 1999, kaum perempuan Venezuela memperoleh dua kemenangan sosial politik yang luar biasa, sekaligus sebagai konstitusi yang paling maju di dunia.

Konstitusi Venezuela, yang sering dirujuk sebagai Magna Carta yang tidak seksis, menjamin keseluruhan hak-hak sosial, politik, dan ekonomi seluruh rakyat. Konstitusi tersebut dengan jelas menyatakan bahwa perempuan berhak atas kewarganegaraan penuh, dan mengatur mengenai diskriminasi, pelecehan seksual, serta kekerasan domestik. Lebih jauh lagi, untuk menjamin kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki di tempat kerja, inilah satu-satunya Konstitusi di Amerika Latin yang mengakui pekerjaan rumah tangga sebagai aktitivas yang produktif secara ekonomi, sehingga memberikan ibu rumah tangga hak untuk mendapatkan jaminan sosial (pasal 88). Dengan menjadikannya sebuah kerja yang sebelumnya tidak diakui bernilai ekonomi, Venezuela sedang menghancurkan norma-norma sosial kemasyarakatan dan ideologi kapitalis yang secara ekslusif menumpuk nilai dari memproduksi pendapatan.

María León, presiden Institut Nasional untuk Perempuan (INAMUJER), menegaskan, ”Konstitusi kami mempercepat perjuangan melawan diskriminasi terhadap manusia, dan karenanya mencakup mekanisme perlindungan bagi semua kelompok sosial,” dan ia menambahkan bahwa “Pasal 88 adalah contoh yang diikuti oleh semua negeri dalam perjuangan mereka untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan”.

Konstitusi Venezuala (Pasal 76) juga mengakui hak-hak reproduksi dan seksual kaum perempuan dan mewajibkan negara untuk menjamin agar dokter memberikan informasi akurat mengenai keluarga berencana. Pasal tersebut mengakui fungsi sosial ibu dan menjamin perawatan kesehatan bagi ibu, dari mulai konsepsi hingga paska kelahiran. Pasal 75 menyatakan bahwa hubungan keluarga didasarkan pada kesetaraan hak dan kewajiban, dalam solidaritas, dalam kesepahaman serta saling menghormati.

María León menekankan bahwa satu dari pencapaian terbesar gerakan perempuan serta masyarakat secara keseluruhan, adalah, meleburnya seluruh perspektif gender dan bahasa non-seksis di semua bagian Konstitusi. Bahasa Spanyol, seperti halnya semua bahasa-bahasa Barat (kecuali Inggris), membedakan versi maskulin dan feminin pada jabatan pekerjaan, seperti “presidente” (presiden laki-laki) dan “presidenta” (presiden perempuan). Kini, setiap kali ada penyebutan bagi seorang presiden, seorang warga negara, seorang wakil parlemen, seorang menteri dst, penyebutannya mengacu baik pada bentuk-bentuk maskulin maupun feminin.

Menyadari bahwa bahasa tidaklah netral atau polos, bahwa ia menghantarkan ideologi masyarakat, dan bahwa sebuah bahasa yang macho (machismo) melestarikan sebuah budaya yang macho pula, Venezuela telah mengambil satu langkah maju dalam mengapuskan maskulinisme yang menghambat kesetaraan penuh antara perempuan dan laki-laki ini. Adalah penting untuk menjelaskan kepentingan maskulinisme ini terhadap bahasa, karena jika apa yang kita katakan merupakan sebuah refleksi dari apa yang kita fikirkan, artinya kita tidak akan merubah cara kita berfikir atau cara kita melihat hubungan gender tanpa merubah bahasa yang kita gunakan. Dengan kata lain, jika kita memilih untuk terus berbicara dengan cara-cara yang menyingkirkan perempuan, kita tidak akan pernah menganggap mereka setara.

Seringkali berbagai komentar dikuti oleh reaksi seperti “tapi ketika saya berkata niños (anak laki-laki) saya merujuk baik pada anak laki-laki maupun anak perempuan”, atau “mengubah bahasa kita tidak akan mengubah realitas kaum perempuan”. Benar, bahwa ia tidak akan mengubah realitas perempuan dalam semalam, tetapi ini merupakan sebuah langkah penting. Daripada menggunakan bahasa atau berbudaya dengan cuma-cuma, menerimanya tanpa mau merefleksikannya, Konstitusi Bolivarian lebih memilih mengubah cara kita berbicara mengenai perempuan, dan kemudian cara kita memandang perempuan, cara kita memperlakukan perempuan, dan memposisikan mereka di dalam masyarakat.

Maria del Mar Alvarez, Pembela Hak-hak Perempuan Nasional, berbicara dalam sebuah konferensi.

María del Mar Alvarez, Pembela Hak-hak Perempuan Nasional^iv, menekankan,” Kaum perempuan sudah dengan luar biasa berpartisipasi dalam revolusi ini. Kita sudah mendapatkan sebuah konstitusi yang menjadi sebuah model bagi dunia untuk keadilan dan kesetaraan. (Konstitusi itu) telah memberdayakan mereka. Biasanya feminisme hanya mengakomodasi kelas atas dan kelas menengah. Namun demikian, revolusi ini telah membangunkan kaum perempuan, dan, feminisme telah menjangkau sektor-sektor rakyat (yang tertindas). Kini semua perempuan paham bahwa mereka punya hak untuk berpartisipasi.”

Kemajuan yang Sudah Dihasilkan

Sejak Konstitusi baru diberlakukan, kaum perempuan memainkan peran kunci—baik di pemerintahan maupun di NGO—dalam merancang, memajukan, dan mereformasi berbagai susunan UU di berbagai bidang, termasuk, namun tak terbatas pada: kesehatan, pendidikan, lingkungan, reforma agraria, hak-hak masyarakat pribumi, dan hak-hak reproduksi. Partisipasi perempuan dalam masyarakat sipil sebagai instrumen yang menjalankan kampanye publik guna meningkatkan kesadaran perempuan terhadap isu-isu perempuan serta merumuskan program-program bagi perempuan.

Menurut María León, perjuangan bagi hak-hak perempuan di Venezuela telah mencapai suatu makna baru di dalam Revolusi Bolivarian. “Kita memiliki presiden yang mengerti persoalan-persoalan perempuan. Chávez sudah mendukung organisasi ini dengan program-programnya. Ia tak berhenti bicara mengenai persoalan-persoalan perempuan. Untuk pertama kalinya, kita menjadi isu sosial. Dalam pidato-pidato dan setiap pertemuan dengan Chávez selalu dipenuhi oleh kaum perempuan, bahkan kenyataannya, lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Ketika presiden kita bicara, ia berkata Venezolanos y Venezolanas (laki-laki Venezuela dan perempuan Venezuela). Kaum perempuan mengakuinya sebagai pemimpin. Orang dapat melihat sendiri bahwa ada lebih banyak perempuan yang aktif berpartisipasi di dalam revolusi ini dibandingkan laki-laki.”

Mercedez Aguilar, bagian dari Komite Eksekutif INAMUJER, juga menekankan peran penting perempuan di dalam revolusi ini. Menurutnya, kaum perempuan berperan aktif, bahkan dalam beberapa kasus, lebih aktif dari rekan seperjuangan laki-lakinya. Mayoritas rakyat yang berpartisipasi dalam misi-misi, aktivitas-aktivitas politik dan komunitas, adalah kaum perempuan.

Meskipun perempuan dengan sungguh-sungguh berpartisipasi dalam politik, mereka masih kurang terwakili di dalam posisi-posisi kepemimpinan di pemerintahan. Beberapa tahun belakangan ini terdapat peningkatan partisipasi kaum perempuan yang lumayan di dalam pemerintahan, contohnya, dari 131 anggota Majelis Konstitusional Nasional, 16-nya adalah perempuan. Namun demikian, pada posisi tertinggi masih terdapat kesenjangan yang memprihatikan antara anggota perempuan dan laki-laki. Mulanya Chávez tidak mengangkat satu perempuan pun di pemerintahannya. Namun, pada tahun 2000 ia mengangkat sejumlah perempuan untuk duduk di kabinetnya serta beberapa pos penting lainnya.

Institut Nasional untuk Perempuan

Pada tahun 2000, Chávez mengubah CONAMU menjadi Institut Nasional untuk Perempuan (INAMUJER) lewat Instruksi Presiden berdasarkan UU Kesempatan yang sama Bagi Perempuan (pasal 44) dan mengangkat María León, seorang pimpinan aktivis hak-hak perempuan, mantan pejuang gerilya, dan mantan direktur CONAMU, sebagai direkturnya. INAMUJER saat ini sedang dalam proses mendidik kaum perempuan untuk membela hak-hak politik yang sudah mereka terima, dan meluaskannya dalam rangka mencapai sebuah masyarakat demokratik sejati, yang tidak hanya secara politik, namun juga secara sosial dan budaya dimana kaum perempuan dan laki-laki dinilai setara. “Feminisme sedang menjangkau sektor-sektor rakyat (yang tertindas—ed),” María del Mar Alvarez menyatakan dengan suka cita di kantornya. “Biasanya, feminisme mengakomodasi kelas atas dan menengah serta tidak menjangkau sektor-sektor rakyat bawah. INAMUJER berkehendak untuk menyertakan kaum perempuan yang disingkirkan ke dalam wacana feminis.”

Untuk mencapai tujuan ini, INAMUJER mengorganisasi kampanye pendidikan seksualitas; hak-hak reproduksi; pencegahan kekerasan terhadap perempuan; dan mempublikasikan artikel dan buku-buku serta mendistribusikan materi-materinya, termasuk mencetak undang-undang, seperti UU tahun 1998 tentang Kekerasan terhadap Perempuan. Contohnya, pada bulan Maret 2004, INAMUJER menyelenggarakan tiga rangkaian lokakarya yang bertemakan “Hak Asasi Manusia Perempuan”, di mana organisasi-organisasi regional dan non pemerintah dari berbagai negara bagian seperti; Vargas, Miranda, Cojedes, Amozonas, Apure, Corabobo, Guarico, dan Caracas mempresentasikan program pendidikan HAM, hak seksual dan hak reproduksi juga hak-hak yang dielaborasi di dalam Konstitusi, serta berbagai perjanjian internasional. Lokakarya sebelumnya memfokuskan pada asal muasal kekerasan, sejarah gerakan perempuan, dan konsep-konsep seperti gender dan feminisme.

Perempuan menghadiri Lokakarya Kekerasan Domestik yang diselenggarakan INAMUJER

Organisasi tersebut juga membuat jalur telepon hotline bagi korban kekerasan domestik, sekaligus mendirikan rumah perlindungan, Casa de Abrigo bagi perempuan yang ketakutan di dalam hidupnya. Menurut Mercedez Aguilar, INAMUJER “memberikan 24 lokakarya selama setahun untuk mengajarkan perempuan hak-hak mereka, dan cara melaporkan kekerasan domestik.... Kami memberi dukungan dan perlindungan bagi perempuan yang menjadi korban kekerasan.” Mereka juga melaksanakan program untuk mendidik kepekaan aparat-aparat kepolisian, pengacara, dan dokter terhadap isu-isu gender dan kekerasan domestik demi memastikan bahwa kaum perempuan menerima dukungan dan pelayanan yang dibutuhkannya.

Sebagai tambahan pendidikan kaum perempuan, INAMUJER juga mengawasi dan mengevaluasi kebijakan publik yang ditujukan pada kaum perempuan untuk menjamin ditegakkannya kesetaraan kesempatan serta memastikan Majelis Nasional mengunakan bahasa yang tidak seksis di dalam peraturan-peraturannya. Saat ini mereka terlibat dalam tiga kampanye. Bersama dengan jaringan pengacara, ilmuwan sosial, intelektual, dan feminis, organisasi merumuskan reformasi hukum dan perundangan yang kontradiktif dengan Konstitusi. Contohnya, mereka mempromosikan penghapusan Sistem Hukum Pidana dan merancang model lainnya yang berperspektif gender dan memastikan hak-haknya dijamin dalam Konstitusi. Mereka juga bekerja untuk mengamandemen Undang-undang Jaminan Sosial untuk memastikan bahwa Ibu Rumah Tangga dapat memperoleh dana pensiun mereka sebagaiman yang dinyatakan dalam pasal 88 Konstitusi.

Kampanye kedua berfokus pada perolehan posisi 50% dalam Komisi Pemilihan Umum Nasional, Majelis Nasional, dan pemerintahan, juga posisi lain yang dipilih dengan suara rakyat, agar berada ditangan perempuan. Saat ini hanya, “12% wakil perempuan di Majelis Nasional, sementara di Spanyol sudah mencapai rasio 50/50,” tegas María del Mar Alvarez. Rendahnya persentase perempuan di Majelis Nasional terkait dengan persoalan Undang-undang Hak Suara 1997, yang menghendaki minimum 30%. Kaum feminis di Venezuela, baik yang pro maupun anti Chávez, sangat kaget karena Chávez membiarkan ini terjadi.

Pada kampanyenya yang ketiga, INAMUJER mengajukan demokratisasi keluarga dalam rangka meringankan beban kerja sehari-hari kaum perempuan. María León menekankan, “Republik Bolivarian Venezuela hanya akan mempraktekkan demokrasi yang sejati jika kita turut mentransformasi rumah tangga menjadi sebuah unit yang sungguh-sungguh demokratis^v.”

Institut Nasional untuk Perempuan baru-baru ini merayakan ulang tahunya yang kelima dengan mempresentasikan Rencana Nasional bagi Kesetaraan Perempuan 2004-2009, yang didesain untuk mencegah dan menghapuskan kekerasan terhadap perempuan; memastikan hak-hak perempuan serta akses untuk keadilan; memperkuat partisipasi perempuan di dalam politik dan masyrakat; serta mengembangkan dan melaksanakan sebuah rencana kesetaraan hak-hak ekonomi bagi perempuan.

Tujuan Akhir Feminisme adalah Merubah Masyarakat

Disamping pencapaian-pencapaian tersebut, berbagai lapangan kesulitan terbentang di depan. Feminisme di dalam Revolusi Bolivarian menghadapi 3 tantangan utama. Pertama, Revolusi Bolivarian sejauh ini memfokuskan pada perjuangan kekuasaan diantara ras dan kelas. Meskipun agenda feminis sementara ini masuk ke dalam perdebatan, namun masih harus berjuang untuk memperoleh perhatian yang sama pentingnya, seperti yang diberikan terhadap hubungan-hubungan kekuasaan di antara berbagai kelompok.

Kedua, dengan bermunculannya para ‘pakar’ studi gender di akademi dan lembaga-lembaga publik, juga masuknya segelintir kaum perempuan di dalam lembaga-lembaga politik yang cukup terpandang, kaum feminis harus memfokuskan diri untuk melegitimasi diri mereka di hadapan dunia kapitalis yang seksis, dan oleh karenanya pada tingkatan tertentu, kehilangan pegangan pada basis kerakyatannya. Perjuangan ini sebaiknya harus ditempatkan dalam konteks yang lebih luas yaitu keadilan sosial dan kesetaraan, serta para feminis seharusnya membangun ruang interaksi dengan berbagai gerakan sosial lainnya untuk mewujudkan slogan “sebuah dunia yang lain adalah mungkin” menjadi kenyataan.

Ketiga, sementara banyak undang-undang yang penting telah diratifikasi di tahun 1990an, tantangan di abad ke 21 adalah menggunakan undang-undang ini sebagai dasar untuk mengubah masyarakat. Gerakan Perempuan Venezuela menyadari bahwa tanpa perubahan mental masayarakat, akan menjadi hampir mustahil untuk membuat mereka sendiri setara dengan laki-laki secara hukum, politik, dan sosial. Venezuela adalah satu dari sedikit negara Amerika Latin yang mengakui kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan menghalangi evolusi sebuah masyarakat untuk benar-benar menjadi demokratis berbasis kesetaraan. Venezuela telah mengambil langkah signifikan untuk menghapuskan diskriminasi secara hukum, seperti UU Perburuhan (1997); UU Kekerasan Terhadap Perempuan (1998); UU Kesempatan yang Sama bagi Perempuan (1999); dan UU Sistem Keuangan Mikro (2001). Walau demikian, persoalan-persoalan semacam itu masih terus ada di masyarakat hingga kini.

“Kita berada ditengah-tengah sebuah transformasi sosial yang sangat berharga dimana diskriminasi, prasangka, dan ketidakadilan terhadap perempuan berada di garis depan. Revolusi ini sudah mengakui perempuan sebagai mahluk manusia. Tetapi belum bisa dikatakan bahwa kita sudah menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan di dalam masyarakat, atau bahkan di dalam pikiran perempuan itu sendiri. Diskriminasi adalah fenomena yang telah ada berabad-abad dan tidak mungkin dihapuskan dalam lima tahun. Nilai-nilai kita tidak bisa berubah dalam semalam. Namun demikian, perempuan Venezuela sekarang tahu bahwa Revolusi ini adalah Revolusi mereka, dan untuk itu, mereka mulai bangkit”, kata Nora Casteñeda, Presiden Bank Perempuan.

Dibawah pemerintahan Hugo Chávez, perempuan menjadi instrumen dalam mempelopori reformasi hukum dan kelembagaan; telah membantu merumuskan draft Konstitusi yang menciptakan sistem bagi suatu masyarakat yang berdasarkan pada keadilan soal; telah membuat kemajuan yang cepat dan signifikan dengan mendirikan NGO-NGO; telah meningkatkan keterwakilan politik perempuan; dan telah mempertahankan demokrasinya. Di dalam demokrasi partisipatoris Revolusi Bolivarian, dimana hak-hak warga negara tidak didefinisikan sebagai semata-mata politis, melainkan bergerak menuju keadilan sosial dan kesetaraan gender, (untuk itu) kaum perempuan memiliki potensi untuk membangun suatu masyarakat manusia yang baru yang tidak hanya merubah realitasnya namun sekaligus juga membangun sebuah contoh bagi dunia menyangkut kesetaraan gender. ***

Perempuan di Bolivarian Venezuela, bagian 2

___________________________

Jawaban Bolivarian untuk Feminisasi Kemiskinan di Venezuelaⁱ

“Kami tahu bahwa persoalan ketidaksetaraan memang merupakan persoalan di seluruh dunia; bahwa kaum perempuan telah didiskriminasikn, secara politk, sosial dan ekonomi di segala bidang kehidupan mereka. Rakyat termiskin selalu merupakan kaum perempuan. Mereka bertanggungjawab terhadap seluruh keluarganya. Mereka harus menjadi ibu sekaligus ayah…[Karena itulah] Untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran kita harus mengarahkan berbagai kebijakan kepada kaum perempuan…di Venezuela kami sedang melakukannya melalui Bank Pembangunan Perempuan.”

—Nora Castañeda, Presiden Bank Pembangunan Perempuan

Selama beberapa dekade terakhir, berbagai pemerintahan, baik di negari-negeri maju maupun berkembang, dengan setengah hati mengatasi persoalan ketidaksetaraan gender yang menyejarah dengan memfokuskan pada perumusan peraturan-peraturan yang bertujuan untuk memajukan partisipasi kaum perempuan di dalam pemerintahan; menjalankan kebijakan afirmatif; serta merancang dan meloloskan peraturan yang sensitif gender. Sejauh ini, perubahan legal dan institusional tersebut, meskipun memang diperlukan guna meletakkan landasan bagi transformasi masyarakat, hanyalah merupakan langkah pembuka. Sudah semakin jelas, terkait dengan penerimaan umum terhadap sebuah fenomena kuno yang disebut sebagai “feminisasi kemiskinan” belum lama ini, bahwa upaya-upaya tersebut harus diperluas. Jalan keluar persoalan tersebut menghendaki penggunaan sebuah pendekatan yang menyeluruh berdasarkan pada berbagai strategi sosial dan ekonomi—tak cukup sekedar jawaban politis ala tambal sulam legislatif.

Gerakan Perempuan Venezuela

Sejak kaum perempuan Venezuela memulai misi kesetaraan gender, mereka menghadapi seragkaian hambatan politik, ekonomi, dan sosial. Berbagai upaya mengorganisir gerakan perempuan lintas klas terhambat oleh persaingan antar para partisan partai politik yang dominan di Republik ke Empatⁱⁱ, yaitu: Partai sosial demokrat (Acción Democrática) dan Partai Kristen Demokrat (COPEI). Belum lagi tradisi maskulinisme (machismo) yang kuat bercampur dengan hukum-hukum pidana, perdata dan perburuhan yang diskriminatif yang menghambat berbagai upaya untuk lebih jauh dari sekedar jaminan hak suara (legal enfranchisement)ⁱⁱⁱ dan untuk menciptakan suatu demokrasi gender yang menyeluruh bagi kaum perempuan.

Perubahan iklim internasional yang mendukung feminisme, serta pendapatan fiskal yang bertambah tiga kali lipat antara tahun 1972 dan 1975 terkait dengan booming minyak Venezuela, memberikan sumbangan bagi pembentukan sebuah lembaga kenegaraan bagi kaum perempuan, serta lolosnya sejumlah langkah hukum yang menguntungkan perempuan. Namun, selain kemajuan hukum yang substansial ini—dalam hal pembuatan dan penerapan berbagai hukum dan kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan kepedulian terhadap isu-isu perempuan—ketimpangan gender sejauh ini hanya ditangani di permukaan saja. Kaum perempuan Venezuela tetap tersingkir secara politik; dieksploitasi secara ekonomi; dan sedikit berperan, jikalau pun menyumbang kemajuan, dalam mentransformasi norma-norma sosial.

Dengan berkuasanya Chávez tahun 1998, Venezuela menghancurkan tatanan demokrasi lamanya untuk menciptakan suatu masyarakat yang lebih demokratik dimana hak-hak warganegara diakui lebih dari sekedar politis. Gagasan Bolivarian telah mengabdikan dirinya untuk menganalisa, baik penyebab-penyebab yang sudah begitu jauh menghalangi pembangunan suatu masyarakat berlandaskan keadilan sosial dan kesetaraan, maupun untuk berjuang menemukan sebuah solusi yang masuk akal yang mampu mengatasi keruwetan sosial dan perekonomian negeri. Melanjutkan cita-cita ini, metode pendekatan sejumlah persoalan di dalam masyarakat, termasuk kemiskinan kaum perempuan, tidak lagi terpusat pada perundang-undangan semata, tapi juga pada solusi-solusi lain yang nyata^iv. Sementara keberhasilan dari berbagai upaya ini harus tetap benar-benar terukur, yang pasti bahwa, perundang-undangan saja tidak mampu untuk memberantas kemiskinan.

Sebuah Bank untuk Perempuan, Mengapa?

Menurut berbagai studi yang dilakukan oleh PBB, persentase kaum perempuan yang hidup dalam kemiskinan tidaklah proporsional--diperkirakan diatas 70 % diseluruh dunia. Chávez dan beberapa Kepala Negara lain telah berkomitmen terhadap cita-cita pembangunan milenium (MDG), termasuk mengurangi kemiskinan sampai 50% hingga tahun 2015. Tidak seperti pemerintahan sebelumnya yang hampir tidak pernah memberikan perempuan sebuah posisi simbolik atau kementrian di pemerintahan, Chávez selama ini memberikan perhatian terhadap kompleks dan akutnya feminisasi kemiskinan, serta melaksanakan sebuah upaya yang sungguh-sungguh untuk mengimplementasikan kebijakan yang menyeluruh terhadap bagian dari sektor masyarakat. Mungkin yang terpenting, sekaligus menjadi contoh keberhasilan dari solusi-solusi ini, adalah terbentuknya Bank Pembangunan Perempuan (Banco de la Mujer atau Banmujer) pada tanggal 8 Maret 2001.

“Saat ini kita berada pada situasi yang istimewa,” kata Loryan Cazadilla, dari Banmunjer, menekankan bahwa pembentukan Banmunjer dikondisikan oleh inisiatif Chávez. “Kita memiliki seorang presiden dengan mental yang sangat progresif, yang berfikiran terbuka, peka, dan memahami situasi kaum perempuan. Kita tidak pernah memiliki yang semacam ini sebelumnya di Venezuela. Sekarang kita sedang mempersatukan perjuangan kaum perempuan sejak tahun 1960an bersama Presiden ini, yang telah berhasil membentuk Banco de la Mujer.”

Perempuan sebagai Tenaga Kerja

Sebelum menguraikan mengenai visi Bank tersebut, ada baiknya kita melihat lebih dekat evolusi tenaga kerja kaum perempuan Venezuela. Pada tahun 2002, tahun terakhir dimana statistiknya tersedia, orang dapat mengamati bahwa tingkat pertumbuhan tenaga kerja perempuan cukup signifikan dibandingkan 12 tahun sebelumnya, sementara jumlah tenaga kerja laki-laki lebih kurang tetap konstan.

Evolusi Keterlibatan Perempuan Sebagai Tenaga Kerja 1990-2002

Tahun	Laki-laki Dipekerjakan	Perempuan Dipekerjakan	Laki-laki Menganggur	Perempuan Menganggur
1990	80.6%	35.6%	11.6%	9.2%
1996	89.5%	43.3%	10.5%	16.2%
2002	85.6%	81.2%	14.4%	18.8%

x

Tabel 1. Sumber: Institut Nasional untuk Perempuan, “Rencana Kesetaraan untuk Perempuan 2004-2009” (Angka statistik sudah termasuk sektor-sektor formal dan informal)

Sementara keterlibatan [kaum perempuan] ini merupakan sebuah kemajuan yang besar sejak tahun 1960an—ketika 25% saja kaum perempuan yang menjadi tenaga kerja^v—adalah penting untuk menganalisa tipe-tipe pekerjaan yang perempuan tempati. Menurut Menteri Perburuhan (Ketenagakerjaan), sekitar 50% tenaga kerja Venezuela bekerja di sektor informal. Kaum perempuan telah ‘berhasil’ mendominasi sektor ini, dengan pekerjaan berupah rendah, tidak ada pensiun, dan kondisi kerja yang buruk.

Di tahun 1990 hanya 19,2% dari keseluruhan perempuan (bekerja atau atau menganggur) berkerja di sektor informal, dibandingkan dengan 24,8% kaum laki-laki yang diperkerjakan disektor yang sama. Menjelang tahun 1998, 35% perempuan bekerja di sektor informal, sementara persentase laki-laki meningkat sedikit menjadi 28,2%.^vi Lebih dari itu, initiatif pemerintah untuk mengurangi pengangguran, seperti proyek-proyek padat karya di bidang pembangunan, lebih banyak memperkerjakan laki-laki daripada perempuan, ujar María León, Presiden Institut Nasional untuk Perempuan.

Pelayanan Keuangan: Pembangunan Sosial dan Kemanusiaan yang Mengutamakan Kaum Perempuan

Bank Pembangunan Perempuan berusaha mengatasi arena yang tidak setara ini dengan memberdayakan kaum perempuaan secara ekonomi, politik dan sosial. Sebagai sebuah bank pembangunan sosial, ia memberikan dua macam pelayanan, yakni: keuangan dan non keuangan.

Pelayanan keuangan terdiri dari pinjaman berbunga rendah yang disebut dengan kredit mikro; konsultasi untuk membentuk dan mengembangkan proyek-proyek; pelatihan administratif; dan tindak lanjut investasi. Banmujer memajukan sebuah konsep pembangunan sosial dan kemanusiaan yang mengistimewakan kaum perempuan, dengan memberikan kaum perempuan pelatihan dan kapasitas (kemampuan) keuangan untuk memulai usaha komunitas kecil serta memperoleh penghasilannya sendiri, termasuk berbagai sumber daya yang dibutuhkan agar mereka dapat memegang kendali kehidupannya.

Pada tahun 2001, Chávez mengangkat Nora Castañeda, seorang aktivis hak-hak perempuan dan ekonom di Universitas Sentral Venezuela (UCV), sebagai presiden Banmujer. Selain peran aktifnya dalam merancang Konstitusi Venezuela yang baru, Castañeda memiliki pengalaman yang luas bekerja dengan organisasi-organisasi perempuan akar rumput, kekerasan domestik, dan berbagai reformasi ekonomi yang sensitif-gender.

Menurut Castañeda, Bank Perempuan “berkomitmen untuk pembangunan kemanusiaan yang berkelanjutan, yang lebih jauh [dari sekedar] ekonomi… kami sudah melakukan sebuah proses multidimensi yang bertujuan untuk meningkatkan standar hidup kaum perempuan dan keluarganya serta demi generasi mendatang. Dengan memberdayakan kaum perempuan untuk mewujudkan hak-hak dan kewajibannya sebagai warganegara, kami berharap dapat menciptakan keadilan sosial dan perdamaian seperti yang dicita-citakan di dalam konstitusi kami.”

Tidak hanya jelas dalam visi, dibanding bank-bank lainnya, Banmujer juga diorganisasikan secara berbeda. Daripada memiliki kantor-kantor cabang, Banmujer bergantung pada jaringan para sukarelawan^vii yang setiap minggu mengunjungi 149 komunitas yang paling miskin dan padat dalam rangka untuk memberikan pelayanan perbankan secara pribadi kepada perempuan yang miskin. Loryan Calzadilla mengumpamakan jaringan para pendukung ini sebagai tulang punggung bank. “Para pendukung bekerja siang dan malam, hari Minggu sampai Sabtu. Tanpa mereka, kami tidak dapat menjangkau masyarakat. Mereka berada di bukit-bukit, di lingkungan-lingkungan paling miskin, di komunitas, di daratan Amazon, dan ditengah-tengah masyarakat pribumi.”

Selama kunjungan komunitas (community visit)^viii yang pertama, para pendukung menginformasikan kepada kaum perempuan bahwa Banmujer didasarkan pada konsep “ekonomi kerakyatan”, dengan kata lain, berlandaskan pada suatu ekonomi yang memberikan manfaat bagi semua orang. Para sukarelawan kemudian mulai memberikan gambaran mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh kaum perempuan untuk dapat menjadi ’nasabah’ bank tersebut. Sebagai contoh, kaum perempuan harus membentuk sebuah kelompok antara 5 sampai 10 orang serta memutuskan usaha macam apa yang akan mereka jalankan.

“Kami tidak memberi kaum perempuan rencana proyek-proyek tertentu,” kata Sonia Hernandez dari Banmujer. “Kaum perempuan itulah yang harus memikirkan proyek mereka sendiri. Kami membimbing dan mengarahkan mereka. Tentu sulit bagi seorang perempuan yang berpendidikan rendah, belum pernah masuk ke universitas, untuk memulai menjalankan sebuah bisnis—sekalipun dengan petunjuk-petunjuk mendasar,” aku Hernandez. “Beberapa dari mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara membaca dan menulis. Jika memang demikian, maka seorang anak perempuannya atau teman atau partner bisnis akan membantunya sampai ia belajar. Bank tidak mengambil tanggung jawab ini. Gagasannya adalah agar orang tersebut dapat belajar untuk berdaya. Ketika kami menemukan kasus-kasus semacam ini, kami memasukkan perempuan-perempuan tersebut ke dalam Misi Robinson (kampanye pemberantasan buta huruf oleh pemerintah), sehingga mereka dapat belajar membaca dan menulis.” 

Para sukarelawan memenuhi 3 kewajiban berikut ini. Pertama, mereka membantu dan mengarahkan kaum perempuan dalam merancang proyek-proyek yang berguna secara ekonomi; memilih para pengguna yang potensial; dan memutuskan apakah proyek mereka tepat dan sesuai dengan situasi mereka maupun cita-cita Bank. Setelah membantu kaum perempuan dengan proses pendaftaran, informasi seorang nasabah—yang potensial—diserahkan kepada sebuah komite yang mengevaluasi dan memutuskan jumlah kredit yang diberikan kepada masing-masing orang. Kedua, begitu proyek tersebut disetujui, para sukearelawan mendirikan koperasi-koperasi dan sebuah rekening personal kepada setiap nasabah di dalam kelompoknya. Kemudian, setiap koperasi harus menyelesaikan pelatihan lanjutan untuk mengatur bisnis mereka. Pelatihan ini berlangsung ditempat, di setiap komunitas, bukan di dalam Bank. Pada tahap akhir, mereka menindaklanjuti pengembalian kredit sampai pinjaman sebelumnya terbayarkan.

Zoraída Rojas, seorang penjahit dari Coro, pantai barat laut Venezuela, mengatakan: “Inilah kali pertama aku berkesempatan untuk mengajukan pinjaman. Aku diberi 500.000 bolívar (sekitar 250 dollar AS). Dengan uang ini, aku dapat membeli kain tambahan untuk membuat lebih banyak baju, dan aku bisa menghasilkan 1, 4 juta Bolívar.” 

Setiap Ekonomi Harus Mengatasi Kemiskinan Perempuan

Program mikro kredit Banmujer sering diberikan dalam jumlah antara 500,000 hingga 1,000,000 bolívar (sekitar 260-520 US dollar) untuk setiap perempuan, dengan suku bunga 12% pertahun atau 6% bagi usaha pertanian. Perempuan secara perorangan tidak dapat mengajukan pinjaman. Mereka harus membentuk sebuah koperasi yang terdiri dari 5 sampai 20 perempuan dan bekerja bersama dalam solidaritas dengan perspektif humanis. Seperti yang dikatakan oleh Sonia Hernandez, “[koperasi-koperasi tersebut] tidak mengeksploitasi orang lain. Kami tidak membentuk kaum perempuan yang akan mengeksploitasi sesama perempuan lainnya. Kami ingin semua hidup dan bekerja bersama dalam solidaritas.”

Meskipun kaum perempuan sudah memperoleh penghasilan; berinvestasi kembali dalam usahanya; dan membayar pinjamannya, produk koperasi-koperasi ini tetap perlu dijual dengan harga solidaritas kepada seluruh komunitas, karena ini merupakan sebuah kesepakatan yang akan saling menguntungkan di dalam komunitas. Dengan cara ini komunitas memperoleh investasi sekaligus pendapatan. Ketika pinjaman dibayarkan, kaum perempuan dapat memilih untuk mengajukan kembali tambahan pinjaman sebanyak 50% dari jumlah pinjaman awal.

“Jika Bank hanya memberikan dana kepada satu perempuan, maka siapakah yang akan aku bantu? Aku hanya akan membantumu beserta keluargamu. Tapi ketika kami memberikan dana kepada 5 atau 9 atau 12 kaum perempuan untuk selanjutnya membantu mengembangkan 5 atau 9 atau 12 kaum perempuan lainnya beserta keluarganya, artinya kami membantu komunitas itu hingga berkembang,” ujar Loryan Cazadilla, ia menambahkan “memang, awalnya, kami dihadapkan pada banyak masalah terkait dengan metode iini. Banyak kaum perempuan mengatakan, ‘Tidak, perempuan itu tidak akan membayar atau perempuan yang itu tidak akan berpartisipasi,'” lanjut Cazadilla. “Ini terkait dengan mentalitas individualisme yang telah mengakar di negeri ini. Mentalitas takut (rendah diri/inferior) serta mementingkan diri sendiri inilah yang coba kami hapus dengan koperasi. Gagasan bekerja dalam solidaritas ini datang dari Chávez, dari keinginannya untuk mengubah model kapitalis. Kami mengerti bahwa untuk mengubah individualisme maka kami harus mengubah nilai-nilainya. Nilai pertama yang sedang kami jalankan adalah solidaritas.“

Meskipun laki-laki diijinkan untuk berpartisipasi dalam koperasi yang dibentuk dan dipimpin oleh perempuan, namun mereka tidak dapat mengajukan pinjaman secara individual. “Untuk mencapai keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, kami harus meningkatkan status kaum perempuan, demikian pula harga diri mereka,” Loryan Cazadilla menekankan. Oleh karena itu, hanya 4 % dari pinjaman Banmujer yang diberikan kepada kaum pria.

Jenis Bank yang Berbeda - Pelayanan non Keuangan

“Pernahkah ada sebuah bank memberikan pelatihan untuk kaum perempuan?” tanya Loryan Cazadilla dengan berapi-api. “Bank-bank [hanya] memberi uang. [Sementara] Bank Perempuan mengambil peran aktif dan progresif di negeri kami.” Lebih jauh lagi, dalam hal mengintegrasikan perspektif sensitif-gender ke dalam tiap-tiap transaksi keuangan dan menstimulus pengembangan ekonomi lokal dengan memberikan akses terhadap pinjaman serta menumbuhkan lapangan pekerjaan, Banmujer memberikan perhatian yang sama bagi pengembangan para nasabah dan keluarganya secara keseluruhan. Hal ini diperoleh melalui pelayanan non-keuangan yang dirancang untuk memberdayakan kaum perempuan, baik secara politik maupun sosial. Untuk itu, organisasi memenuhi tujuan ganda mulai dari mengurangi jumlah kaum perempuan yang miskin sampai meningkatkan keseluruhan kualitas hidup mereka. “Cita-cita bank ini bukanlah ekonomis. Melainkan sosial,” kata Loryan Calzadilla . “Jika kita tidak membangun kesadaran dalam diri kaum perempuan, maka mereka hanya akan mendapatkan uang dan [kemudian] menghabiskannya. Sementara mereka tetaplah orang yang sama. Oleh karena itu, kami juga bekerja dengan masyarakat agar kaum perempuan ini berkembang secara menyeluruh.”

Untuk dapat mencapainya, Bank memberikan pelatihan intensif untuk memajukan kepribadian dan perspektif gender, demikian juga pendampingan yang terus menerus serta pelatihan kepada para nasabah dalam mengurus kesehatan dan membangun kepercayaan dirinya setiap minggu. Pelatihan intensif ini juga dilandasi dengan mengajarkan kepada para nasabah bagaimana mencegah dan melaporkan semua bentuk diskriminasi dan kekerasan domestik. Para sukarelawan memberikan pelatihan intensif mengenai hak-hak dan tanggungjawab sebagai warganegara untuk mendorong partisipasi kaum perempuan dalam politik. Pada khususnya, Bank memfokuskan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana yang ditetapkan di dalam Konstitusi dan ditekankan di dalam berbagai perjanjian internasional. Loryan Calzadilla menjelaskan, ”kami juga sedang mencoba untuk mencapai pemberdayaan serta partisipasi kaum perempuan. [Karena] kemajuan tidak melulu menyangkut ekonomi. Kami tidak ingin menghasilkan kaum perempuan yang memiliki uang tapi tidak sehat atau tidak mandiri. Kami ingin menghasilkan kaum perempuan yang tangguh, yang tahu bagaimana keluar dari situasi ini dan yang secara ideal bekerja bersama dengan mitranya.”

“Ekonomi Bukan Satu-satunya Kemajuan”

Bank Pembangunan Perempuan memahami, bahwa, untuk mencapai kesetaraan gender, kebutuhan-kebutuhan pokok seperti tersedianya perawatan kesehatan dan pekerjaan tetap dengan upah layak, haruslah dipenuhi. Termasuk kesempatan dalam pendidikan yang harus setara tersedia bagi kedua jenis kelamin. Menurut pensiunan guru dan penasehat Menteri Pendidikan Venezuela, María Chirinos, pendidikan adalah satu-satunya faktor yang dapat menjamin perubahan, mobilitas, dan transformasi sosial. “Walaupun kami telah diberikan hak-hak politik, namun hak-hak sosial masih belum terpenuhi. Meskipun negeri kami adalah negeri minyak, namun 80% penduduknya miskin dan tidak memiliki akses atas kerja yang berupah layak serta pendidikan. Sebuah negeri tidak bisa disebut demokrasi ketika hak-hak sosial tidak ada [tidak dipenuhi]… Venezuela sedang mencoba memperbaiki kondisi ini. Kami mencoba untuk menyediakan pendidikan gratis dengan kualitas tinggi yang diwajibkan hingga perguruan tinggi... Pendidikan adalah satu-satunya faktor yang dapat mentransformasikan realitas sosial dan ekonomi sebuah negeri.”

Pelatihan intensif lainnya adalah hak-hak seksual dan reproduksi yang difokuskan pada perencanaan keluarga dan kesehatan seksual. Lebih jauh lagi, untuk mendidik kaum perempuan, Banmujer bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan Barrio Adentro (klinik kesehatan komunitas dengan dokter-dokter dari Kuba yang ditempatkan di perkampungan miskin) menjamin agar hak reproduksi dan seksual yang dicantumkan di dalam Konstitusi (Ayat 77) telah dipenuhi. Bersama-sama, tiga organisasi ini [Banmujer, Menteri Kesehatan dan Barrio Adentro], mengembangkan berbagai kebijakan yang berorientasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan dengan menjamin kaum perempuan memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan gratis, konsultasi, dan kontrasepsi di seluruh negeri.

“Kaum perempuan yang tidak pernah bersekolah-lah yang protagonis^ix, karena mereka tidak memiliki kesempatan untuk belajar—jangankan masuk Universitas,” kata Cazadilla. “Kami bekerja terutama dengan para perempuan ini; [perempuan] yang paling sederhana dan rendah hati, yang tak pernah punya apa-apa, tak juga kesempatan untuk belajar atau memilih sebanyak apa anak yang mereka inginkan—inilah kesempatan yang seharusnya diberikan negara kepada rakyatnya,” ujar Cazadilla. “Sebelum Chávez, tidak ada kebijakan keluarga berencana, kaum perempuan tidak pernah diberikan informasi mengenai seksualitas mereka. Ketika seorang perempuan berumur 15 tahun sudah mulai hamil, maka ia akan terus menerus hamil. Pelayanan kami adalah untuk mereka.”

Dengan privatisasi yang terjadi berangsur-angsur terhadap pelayanan kesehatan di tahun 1990-an, pemeriksaan kesehatan dasar sekarang mencapai lebih dari 20 $AS, mayoritas rakyat tidak mampu membayar pelayanan medis, pun tidak ada strategi yang dikerjakan pemerintah saat itu untuk menyertakan kembali rakyat yang dimiskinkan ini ke dalam sistem perawatan kesehatan. Akses perawatan kesehatan yang eksklusif ini berubah dengan berdirinya Barrio Adentro^x, sebuah program dimana lebih dari 15.000 dokter Kuba dan 800 dokter Venezuela sudah mendirikan klinik gratis di pedesaan dan di daerah-daerah miskin. Sejak ditetapkan tahun 2003, tercatat sudah lebih dari 43 juta kunjungan.

Memutus Rantai Kemiskinan Perempuan

Sejak dimulai tahun 2001, Bank Pembangunan Perempuan telah memberikan lebih dari 40 ribu kredit mikro dan menciptakan lebih dari 75 ribu lapangan pekerjaan kepada kaum perempuan di seluruh Venezuela, dengan demikian, membiarkan kaum perempuan agar secara ekonomi berhasil menegakkan martabatnya di dalam wilayah-wilayah personal. Kordinator Wilayah Dukungan dan Bantuan Teknis untuk Usaha Kecil, Yris Martín, mengatakan “Setelah dua tahun bekerja, Banmujer telah memiliki reputasi sebagai sebuah institusi yang sunguh-sungguh dan bertanggungjawab diantara koperasi-koperasi yang ada”.

Menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh Sudeban (badan supervisor dari Bank-bank Venezuela), 41.57% kredit yang diberikan Banmujer di tahun pertamanya tidak terbayarkan kembali. Berdasarkan standar industri [kapitalis], maka bank tersebut merupakan sebuah kegagalan yang luar biasa. Idealnya, pinjaman seharusnya digunakan untuk membangun kapasitas kaum perempuan menjalankan sebuah usaha yang sukses; membayar pinjamannya; dan menghasilkan uang yang cukup untuk mendorong mereka keluar dari kemiskinan. Tapi sebagaimana yang sudah kita lihat, misi Banmujer tidaklah murni misi ekonomi. Menurut Loryan Casteñeda, “Kami bekerja atas prinsip kemanusiaan bukan kapitalisme. Kapitalisme memandang seorang individu seperti sebuah alat yang akan memperbesar kekayaan.” Dalam sebuah ekonomi yang berorientasi sosial, menurut Castañeda, “ekonomi melayani masyarakat, bukan malah masyarakat yang melayani ekonomi”. Namun demikian, Bank berada pada situasi yang sulit, karena Venezuela belum menjalankan sebuah ekonomi sosial. Menyeimbangkan kelangsungan ekonomi sekaligus membangun investasi sosial bisa jadi merupakan tantangan terbesar perbankan. Sebagai permulaan, suatu strategi untuk menurunkan tingkat ‘kredit macet’ (default rate) akan menjadi sebuah tindak lanjut yang lebih menyeluruh terhadap pinjaman saat ini. Bank, saat ini, tidak mengumpulkan statistik yang detail terhadap pinjaman-pinjaman yang buruk. Namun demikian, informasi ini sangat penting untuk menentukan kenapa proyek-proyek tertentu bisa gagal, dan bagi Banmujer—serta kaum perempuan yang mereka latih—agar dapat belajar dari kesalahan sekaligus memperbaiki tingkat kesuksesan mereka dari waktu ke waktu.

Sejauh ini, capaian terbesar Bank bukanlah ekonomi^xi, melainkan sosial dan budaya. Banmujer menganggap penanganan terhadap persoalan ketidaksetaraan gender yang monumental, berhak atas perhatian tanpa syarat. Lebih luas lagi, tujuan kebijakan Banmujer adalah untuk merubah cara pandang masyarakat terhadap kaum perempuan sekaligus cara mereka melihat dirinya sendiri—menghancurkan akar ketidaksetaraan gender.

Gerakan perempuan Venezuela dan pemerintahan Bolivarian telah mempelajari faktor-faktor tertentu yang menjelaskan ketidaksetaraan gender di masyarakat, seperti yang dibahas di berbagai forum nasional dan internasional, dimulai dengan lima Konferensi Perempuan yang diadakan oleh PBB di tahun 1975-1995. Mereka juga telah mengintegrasikan kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh Institut Nasional untuk Perempuan (Inamujer), yang menekankan pada 3 komponen dasar yang ada di dalam berbagai faktor yang berkontribusi terhadap feminisasi kemiskinan, dan tiga hal itulah yang mengawali pengembangan berbagai solusi untuk menyelesaikan krisis [ketimpangan tersebut].

1.   Reproduksi sosial dan manusia.

Perempuan tidak memiliki kontrol yang cukup atas tubuh mereka dan seksualitasnya agar benar-benar dapat memiliki kontrol atas kehidupan mereka.

2.   Pembagian (pemisahan) gender dalam pekerjaan.

Secara tradisional laki-laki dikaitkan dengan kekuatan, keamanan dan kekuasaan, sementara perempuan telah diwariskan tugas untuk menjadi seseorang yang jinak, lembut, patuh dan subur. Terkait dengan identifikasi perempuan beserta tugas-tugas reproduksi dan domestiknya, perempuan sebagai tenaga kerja dianggap sebagai pelengkap bagi kaum pria, oleh karena itu mereka dibayar lebih rendah dan dibawah standar.

3.   Hubungan kekuasan.

Seperti halnya klas, suku, dan ras, hubungan gender menjelaskan siapa yang memiliki akses terhadap berbagai sumberdaya, pekerjaan, pendidikan: sebagai intisari dari kekuasaan (kemampuan untuk membuat berbagai keputusan).

Banmujer terbentuk, khususnya, karena dipengaruhi oleh analisa ini, juga oleh Konferensi dunia untuk Kaum Perempuan ke-4, yang diadakan di Beijing tahun 1995 (ketika 198 negara yang berpartisipasi menyimpulkan bahwa pemerintah dan masyarakat sipil harus mengadopsi kebijakan yang utuh yang menyuarakan feminisasi kemiskinan tidak hanya secara politik, namun juga sosial dan ekonomi). Pemerintah Bolivarian dan Banmujer, bersama-sama telah melaksanakan kebijakan dan program yang spesifik ditujukan pada bidang-bidang berikut ini: kemiskinan perempuan, pendidikan dan pelatihan perempuan, perawatan kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, partisipasi perempuan dalam politik, hak asasi perempuan, serta ekonomi perempuan.

Dengan menganalisa faktor-faktor khusus yang memberikpenjelasan mengenai maraknya fenomena feminisasi kemiskinan, proyek Bolivarian Venezuela sudah mulai merancang dan menerapkan kebijakan khusus untuk mengobati ketimpangan ini. Dengan terciptanya sistem keuangan mikro yang memberikan keleluasaan pada uang (modal) agar menjangkau sektor-sektor yang tersingkir secara tradisional, Banmujer sudah memberdayakan kaum perempuan sekaligus membentuk rasa kepemilikan dan kesadaran gender dalam prosesnya. Intinya, demokratisasi modal merupakan sebuah senjata utama dalam perlawanan terhadap feminisasi kemiskinan.

“Kredit mikro memberdayakan perempuan... Kami sedang menciptakan sebuah kepedulian ekonomi; sebuah ekonomi yang melayani umat manusia, bukan umat manusia yang melayani ekonomi,” ujar Presiden Banmujer Nora Castañeda. “Kami tidak sedang membangun sebuah bank melainkan sebuah cara hidup yang baru.” ***

Konferensi Solidaritas Perempuan Internasional untuk Venezuela

Ketika Kaum Perempuan Berbagi Pengalamanⁱ

“Solidaritas antar bangsa-bangsa, di antara rakyat, adalah hal yang pokok. Ketika rakyat di dunia mengalami kemajuan, semua orang harus maju. Ketika suatu negeri dikalahkan, maka kita semua mundur satu langkah.”

- Carmen Morente, Granada Spanyol

Pada hari Jumat, tanggal 15 April (2005), perempuan dari seluruh dunia bertemu di Karakas untuk berpartisipasi dalam diskusi “Gerakan Perempuan dan Peran Pentingnya di dalam Proses Revolusioner” sebagai bagian dari Pertemuan Global untuk Solidaritas terhadap Revolusi Bolivarian Ke-3.

Ketika sebagian pembicara memusatkan pembicaraan mengenai perjuangan kesetaraan perempuan di dalam negerinya masing-masing, mayoritas lainnya menempatkan perjuangan perempuan di dalam konteks yang lebih luas, yang mengakui bahwa perdamaian, sebagaimana ditegaskan oleh Yarira Kuper, anggota Federasi Perempuan Kuba, tak hanya terbatas pada ketiadaan konflik .

Persoalan solidaritas juga menjadi tema yang bergulir di dalam konferensi. Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk Amerika Utara, Mari Pili Hernández, menyatakan bahwa negerinya merupakan contoh, menyangkut solidaritas dan proses pemenuhan hak-hak perempuan, bagi dunia, kedua hal itu menunjukkan negerinya sebagai sebuah ancaman dari suatu alternatif kebaikan. ”Venezuela menawarkan visi masa depan yang berbeda dan meyakinkan. Kami merupakan bagian dari alternatif kebaikan, karena kami tidak menjiplak revolusi siapapun dan tidak memaksakan model revolusioner kami pada negeri manapun. Kami sudah menemukan jalan kami sendiri.”

Menurut Wakil Menteri, Revolusi adalah separuh dari logika, politik, dan kepekaan. Ia tanyakan pada peserta: ”jika anda tidak merasakan revolusi, bagaimana anda akan mempertahankannya, atau menghidupkannya?.” 

Hernandez menegaskan bahwa solidaritas adalah komponen pokok di dalam Revolusi Bolivarian: “Masyarakat di Amerika Serikat tidak dapat mengerti bagaimana Venezuala menggunakan minyak sebagai sebuah bentuk solidaritas. Amerika Serikat adalah suatu negeri dimana segala hal dihargakan dengan uang. Tentu saja tak terbayangkan oleh mereka bahwa Venezuela akan bersedia mempertukarkan minyak untuk dokter-dokter, daging, makanan atau tenaga ahli (professor)”.

Ia meyulut presentasinya dengan menyatakan bahwa Venezuela berkehendak membangun hubungan yang sangat baik dengan seluruh negeri di dunia kecuali Amerika Serikat, karena negeri itu tidak memberi Venezuela satu hal yang dikehendakinya, yang juga berhak diperoleh negeri manapun juga, yakni: penghormatan.

Lorena Peña, seorang anggota Kongres perempuan dari El Salvador berbicara mengenai situasi perempuan di negerinya. Dia menegaskan bahwa meskipun perempuan adalah mayoritas (52% penduduk El Salvador adalah perempuan), namun dalam hal pendidikan; pelayanan kesehatan; dan pendapatan justru berada pada indeks terendah. Peña menjelaskan mengenai ‘kesempatan’ kerja bagi perempuan, menegaskan bahwa mereka terkonsentrasi ke dalam pekerjaan yang berupah rendah (maquiladoras), atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau (bahkan) pelacur, dengan penghasilan rata-rata 30% lebih kecil dibanding laki-laki.

“Dengan statistik seperti ini”, tegas Peña, “kita tidak bisa lagi hanya berbicara mengenai diskriminasi terhadap perempuan, kita harus bicara mengenai diskriminasi yang sistematis terhadap perempuan, mengenai sebuah sistem yang menyokong diskriminasi terhadapnya: yakni neoliberalisme. Sistem ini tumbuh subur dengan mengeksploitasi sektor rakyat yang paling rentan. Untuk bisa memerangi sistem ini, kita harus menyatukan feminisme dan Marxisme”.

Peña selanjutnya menyampaikan tentang konflik bersenjata di negerinya. “20% pasukan FMLNⁱⁱ adalah perempuan. Kami yakin bahwa ketika kami mengalahkan kediktatoran, rakyat, baik laki-laki maupun perempuan, akan bangkit, bahwa kesetaraan jender akan mengiringi pembebasan perempuan. Namun, tampaknya, kayakinan itu tak serta merta terwujud. Kemudian, kami menyadari bahwa kaum perempuan juga di diskriminasi di antara kaum kiri. Walau demikian, jawabannya bukanlah meninggalkan kaum kiri, melainkan membetulkannya. Penting bagi kita untuk mendorong keterlibatan kaum perempuan di dalam sistem masyarakat dan memasukkan nilai-nilai gender ke dalam proposal setiap organisasi.”

Peña kemudian menggambarkan tahap-tahap yang sudah dijalankan oleh kaum perempuan untuk membetulkan pemahaman ini. “Gerakan Mujeres 94 (Perempuan 94), adalah persatuan kaum feminis Kiri yang bangkit untuk merespon pemilihan Presiden tahun 1994, dengan sebuah platform yang berlandaskan atas hak kami untuk memiliki kontrol atas tubuh; kesetaraan upah; serta keterwakilan politik 50:50 di dalam kantor-kantor pelayanan publik. FMLN mengadopsi semua proposal tersebut, dan pada tahun 1996 kami berhasil setelah mereka memasukkan sebuah kebijakan gender ke dalam platform partai. Sebagai contoh, saat ini, persentase kaum perempuan di dalam posisi-posisi kepemimpinan partai harus setara dengan persentase anggota perempuan yang resmi terdaftar di FMLN, dengan ketentuan bahwa tidak boleh lebih rendah dari angka 35%. Dengan kata lain, kami telah berhasil memperbaharui institusi kami.”

Anggota Kongres Perempuan itu kemudian mengakui adanya kelemahan di dalam kemajuan ini, sekaligus menjelaskan pandangannya bagaimana menemukan jalan keluarnya. “Kami percaya bahwa FMLN sudah memberikan dukungan kepada kaum perempuan. Tetapi, kami memiliki banyak kelemahan, kami masih serba kekurangan. Sebagai contoh, ketika kebijakan-kebijakan yang menyangkut pembebasan perempuan telah disetujui, kebijakan-kebijakan tersebut tidak sepenuhnya dipelajari, dan oleh karena itu tidak pernah seragam diterapkan. Untuk mengatasi ketidaksetraan antara laki-laki dan perempuan kita membutuhkan tindakan-tindakan berikut ini. Kita harus meningkatkan partisipasi perempuan di dalam pemerintahan; mengukuhkan kuota di dalam (kebijakan) partai-partai politik; LSM-LSM dan entitas-entitas pendidikan. Penting bagi kita untuk membangkitkan kesadaran akan pentingya penentuan nasib sendiri; re-evaluasi nilai ekonomi dan sosial atas pekerjaan domestik; serta peran reproduksi kaum perempuan. Dan kita harus menyadari bahwa kaum perempuanlah yang lebih menderita di dalam neoliberalisme, oleh karena itu kita harus menguhubungkan perjuangan melawan neoliberalisme dengan perjuangan kaum perempuan”.

Carmen Morente, anggota Simón Bolívar Solidarity Platform Spanyol, mengawali presentasinya dengan menegaskan, ”solidaritas antar bangsa-bangsa, di antara rakyat, merupakan hal yang pokok, “ketika masyarakat di dunia mengalami kemajuan, semua orang harus maju. Ketika suatu negeri dikalahkan, maka kita semua mundur satu langkah.”

Morente berpendapat bahwa kita harus berjuang melawan konsep bekerja di dalam konteks “kebenaran politik”. Kebenaran politik, ia jelaskan, yakni mendukung pemberangkatan pasukan tentara ke Irak dan mendukung penggulingan presiden yang terpilih secara demokratis di Venezuela. “Kita adalah kaum internasionalis. Dan kewajiban kita sebagai kaum internasionalis terletak pada penolakan terhadap kebijakan-kebijakan imperialis dan media yang korup yang telah menggerogoti kedaulatan sebuah bangsa seperti Venezuela. Kewajiban kita sebagai kaum internasionalis adalah memastikan bahwa proses (transformasi) di Venezuela terus membentuk kesadaran demi kesadaran yang semakin matang”. Di akhir presentasinya, ia menyimpulkan dengan tegas bahwa “hanya dengan perlawanan yang terkoordinasi antar seluruh rakyat di dunia maka dunia lain yang alternatif menjadi mungkin”.

Di awal presentasinya, Yarira Kuper mengatakan bahwa dia tidak akan berbicara mengenai negerinya, Kuba, melainkan mengenai kemiskinan dan ketidaksetaraan di dunia. “Selama lima puluh tahun terakhir, umat manusia sudah mengalami kemajuan dalam berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi, namun kemajuan-kemuajuan tersebut belum menjamin perdamaian, tidak menjamin masa depan kemanusiaan”.

Kuper, seorang anggota Federasi Perempuan Kuba (Federation of Cuban Women), menggarisbawahi bahwa neoliberalisme menghambat bangsa-bangsa untuk mewujudkan perdamaian sejati. Sehubungan dengan model ekonomi ini (neoliberalisme), ia menegaskan, setiap harinya 70.000 manusia jatuh miskin dan 35.000 anak-anak meninggal karena kelaparan dan penyakit-penyakit yang sudah dapat dicegah. Kuper mengakui bahwa kemiskinan “berwajah perempuan—kaum perempuanlah yang berpendapatan hingga 60% lebih rendah daripada rekan kerja laki-laki mereka; terpaksa bekerja dengan upah rendah (maquiladoras) dan jam kerja yang tinggi (16 jam per hari), serta lebih banyak menderita AIDS dan buta huruf”. Ia menegaskan bahwa “Model semacam ini hanya menghargai satu hal di dunia ini yakni: uang… Kita harus berjuang untuk perdamaian, sebuah perdamaian yang bukan dimaknakan dengan berkurangnya konflik militer, melainkan didasarkan pada penghapusan kemiskinan dan ketertinggalan. Orang miskin di dunia ini membutuhkan keadilan, dan keadilan dapat tercapai jika berbagai sumber daya yang di dedikasikan untuk perang segera dialihkan”.

Kuper menutup pidatonya dengan menyatakan bahwa dalam perjuangan untuk perdamaian kaum perempuan memiliki suatu peran yang sangat signifikan terkait dengan kepekaan, kreatifitas, dan kehendaknya yang di dedikasikan untuk solidaritas. “Dunia harus bercermin pada peran kaum perempuan di dalam organisasi-organisasi yang mengusung perubahan.”

Perwakilan Federasi Perempuan Internasional Demokratik (International Democratic Federation of Women) dari Palestina, Liila Ishehai, mempersoalkan makna sebagai seorang perempuan Palestina, menanggapi banyaknya perempuan di berbagai belahan dunia mencari jawaban atas pertanyaan tersebut. Ia memberikan penegasan menyangkut peran kaum perempuan Palestina, bahwa mereka mewakili perjuangan, sejarah, dan revolusi Palestina.

Ditegaskan oleh Ishehai bahwa perjuangan kaum perempuan di dalam “daerah pendudukan” sangat berbeda dengan perjuangan kaum perempuan di dalam sebuah bangsa, menekankan bahwa perjuangan tersebut memiliki arti tersendiri karena merekalah yang menjadi targetnya. Ketika Ishehai menjelaskan bagaimana represi yang dilakukan tentara Israel terhadap perempuan Palestina, sebagian besar perempuan peserta konferensi, yang kebanyakan dari Amerika Latin, menitikkan air mata.

“Seorang mantan Perdana Menteri Israel mengatakan bahwa ia tak bisa tidur di malam hari ketika mengetahui seorang anak Palestina akan lahir esok harinya…tentara Israel membunuh janin-janin dengan meluncurkan serangan bom gas beracun. Kondisi di tenda-tenda pengungsian tak berperikemanusiaan. Kondisi di dalam penjara-penjara Israel lebih buruk lagi. Perempuan-perempuan yang mengandung, harus melahirkan bayi mereka dengan tangan dan kaki terborgol, bahkan setelahnya diabaikan dari perawatan paska kelahiran. Anak-anak mereka adalah bayi-bayi penjara yang menjalani hukuman yang sama dengan ibu-ibunya, dimana dalam banyak kasus mayoritas kaum perempuan tidak mendapatkan kejelasan mengenai dasar-dasar hukuman terhadap mereka. Ketika mendekam di dalam penjaralah, kuku dan gigi mereka (anak-anak itu) dicabut, di bakar, diperkosa, dan disiksa.”

Kemudian dia menekankan betapa sulitnya bagi pendatang (orang luar) untuk dapat memahami, dan bagi rakyat Palestina, untuk berbagi kepada dunia, mengenai apa yang sedang terjadi di Palestina, karena “sebagai daerah pendudukan, media kami menghadapi banyak hambatan”. Menurut Ishehai, inilah beberapa hal yang penting disuarakan oleh pemerintah-pemerintah Barat ketika mereka bicara mengenai perempuan-perempuan Arab.

“Inilah segolongan rakyat yang membutuhkan solidaritas. Kuba merupakan salah satu dari sedikit negeri di dunia ini yang memberikan solidaritasnya pada rakyat Palestina. Setiap tahun, ribuan pelajar-pelajar Palestina mendapatkan bea siswa untuk belajar di Kuba... Sebuah dunia yang lebih baik sangatlah mungkin jika kita bekerja bersama dalam solidaritas. Salah satu sikap solidaritas yang paling hangat yang pernah diterima rakyat Palestina terjadi di sini, di Teater Teresa Careño Venezuela, pada tanggal 13 April, ketika semua orang berdiri dengan satu suara menegaskan bahwa rakyat Palestina akan menang.”

Lara Herrera dari Asosiasi Perempuan Kolombia (Assocoation of Colombian Women), menggambarkan situasi kehidupan sebagai sorang perempuan di Kolombia pada lebih dari 10 tahun terakhir ini. Ia berbicara mengenai 10.000 rakyat Kolombia yang hilang pada dekade lalu atas nama Undang-undang “Keadilan dan Perdamaian”, yang ditandantangani oleh Pemerintah Kolombia untuk melindungi tentara-tentara AS dari pengusutan atas kejahatan-kejahatannya selama mereka di Kolombia. UU ini telah dicela oleh kelompok-kelompok Hak Asasi Manusia Internasional karena telah membebaskan anggota-anggota kelompok paramiliter dari pelanggaran HAM dan Undang-undang Kekebalan. Herrera kemudian mengakui dan berterima kasih kepada Venezuela dalam upayanya bersolidaritas terhadap rakyat Kolombia.

Nora Castañeda, Presiden Bank Pembangunan Perempuan memulai presentasinya dengan melontarkan pertanyaan seputar tema konfrensi: “belajar dari dunia dan marilah kita berbagi”.Dia kembali menegaskan, seperti yang ditetapkan oleh Konstitusi baru Venezuela tahun 1999, menyangkut martabat kaum pribumi dan orang-orang Afrika. “Sangatlah penting untuk mengakui dunia kaum pribumi dan orang-orang Afrika, seperti halnya mengakui dunia kaum perempuan dalam membangun Revolusi Bolivarian yang masih sangat muda ini. Bibit-bibit pembangkangan masa lalu tak pernah mati, bahkan mencoba kembali pada masa lalu (apa yang kami sebut 4^th Republik)”.

Menurut Castañeda, sosialisme baru abad 21 yang sedang di bangun oleh Venezuela mengambil pandangan-pandangan dari dunia yang dimarginalkan ini, dan mengakui bahwa “kecuali kita belajar dari saudara-saudara kita, kita akan bernasib serupa dengan Chile dan banyak bangsa-bangsa Afrika lainnya.”

“Kita tidak bisa menerapkan aturan yang sama terhadap mereka yang dirugikan sebagaimana yang kita terapkan terhadap mereka yang diuntungkan.” Leticia Montes; Mexico.

Emma Ortega dari Ekuador dan Leticia Montes dari Meksiko, memberikan data statistik tingkat pengangguran dan representasi perempuan di dalam politik (dengan kata lain sedikitnya representasi perempuan di dalam politik). Ortega menekankan pada pentingnya melibatkan kaum laki-laki ke dalam perjuangan kesetaraan gender.

Anggota Dewan Pemilihan Nasional Venezuela (Venezuela’s National Electoral Council), Tibisay Lucena, menekankan, meskipun kaum perempuan membuat kemajuan yang mengesankan pada masa Republik Keempat, masih kalah mengesankan dari kemajuan masyarakat pribumi di Venezuela sebelum Conquista (kemerdekaan dari penjajahan Spayol), dimana perempuan dan laki-laki berbagi, bekerja, dan berpartisipasi di dalam masyarakat dengan setara. Lucena menambahkan bahwa kaum perempuan Venezuela telah memenangkan peperangan yang paling mengesankan baru-baru ini, dengan pengesahan sebuah Konstitusi yang mengandung dan mengakui kesetaraan gender perempuan. “Konstutusi Kita”, dia menegaskan, “dilandaskan pada kesetaraan, maka untuk itu kami tidak meminta kuota sebesar 20, 30 atau bahkan 40% melainkan untuk kesetaraan. Kami telah memenangkan pertempuran, namun belum memenangkan peperangan…, tidak akan ada kesetaraan di dunia sampai kaum perempuan diakui pada level yang sama dengan laki-laki”.

“Di sini, di Venezuela, bukan hanya pemerintah yang berkuasa melainkan rakyat dan pemerintah ”, ditegaskan María León, Presiden Instutut Nasional untuk Perempuan Venezuela (INAMUJER). Ia menambahkan, “dan kami, rakyat, harus memikul tanggung jawab dan memenuhi tugas-tugas kami”. Menurut León, rakyat Venezuela belum menyesuaikan diri terhadap apa yang sudah mereka capai. “Kami tidak perlu memenangkan kesetaraan, karena kami sudah mendapatkannya. Namun kami harus melatih kesetaraan tersebut”. María León merangkum diskusi Partisipasi Politik Perempuan dengan menyatakan bahwa, ”kita adalah mayoritas. Namun tidak akan ada perubahan di dunia sebelum kita bersatu.”

Sebagian besar kaum perempuan yang berasal dari kerucut paling selatan Amerika Selatan hingga Eropa, mengambil bagian dalam konfrensi ini, baik sebagai pembicara maupun peserta. Kaum perempuan menghabiskan Sabtu pagi hingga sore hari untuk mengkonsolidasikan gagasan-gagasan mereka dan merumuskan sebuah proposal aksi bersama untuk kaum perempuan Venezuela, yang bertujuan untuk memperdalam Revolusi Bolivarian serta membawa kaum perempuan selangkah lebih dekat pada kesetaraan.***

Dari Pink dan Biru ke Abu-abu:

Mewarnai Perdebatan Gender di Venezuelaⁱ

Dengan diberlakukannya Konstitusi Venezuela yang baru pada tahun 1999, kelompok-kelompok perempuan menyambut diakhirinya sebuah pertempuran panjang, dan dimulainya, seiring dengan pengakuan atas kesetaraan, pemberian tunjangan bagi ibu-ibu rumah tangga serta penggunaan bahasa yang berperspektif gender. Didukung oleh kelompok-kelompok hak asasi manusia, organisasi-organisasi yang memperjuangkan hak-hak perempuan, dan para aktivis feminis, konstitusi ini adalah salah satu konstitusi yang paling maju di dunia, terkait pandangan gendernya. Konstitusi ini mengakui kesetaraan hak-hak kaum perempuan Venezuela dalam sistem hukum serta menjamin akan “mengambil langkah-langkah positif terkait perseorangan maupun kelompok,” seperti kaum perempuan “yang didiskriminasi, dipinggirkan atau lemah.”

Walaupun perjuangan untuk kesetaraan secara hukum telah dimenangkan, perang untuk mempraktekkan kesetaraan masih dilancarkan, dan jalan mana yang paling efektif untuk memperjuangkannya, masih jauh dari jelas.

Kaum perempuan hanya menempati 18 dari 165 posisi Wakil Majelis Nasional—atau sekitar 11%nya; 2 dari 23 posisi Gubernur (8,7%); dan 20 dari total 335 posisi walikota, atau tepatnya 5.97%. Nyatanya, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dewan Pemilihan Nasional, perempuan hanya menempati total 10.06% di seluruh posisi jabatan publik, serta mayoritas keterwakilan perempuan terkonsentrasi di dalam badan-badan legislatif perwakilan individu.

Karena diskriminasi, tentu saja, tidak bisa dihapuskan dalam sekejap, angka-angka statistik dan realitas di Venezuela ini menunjukkan, bahwa, walaupun terlihat setara secara hukum namun menjadi jargon, kata-kata, dan janji kosong sebuah cita-cita yang hanya tercapai diatas kertas.

Sebagai pengakuan atas ketidakkonsistenan yang terang-terangan ini, Dewan Pemilihan Nasional (CNE) meloloskan resolusi pada tanggal 1 April 2005, yang secara sah mewajibkan seluruh partai politik mengajukan jumlah calon yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk tiap badan pengambil keputusan. Meskipun dalam faktanya CNE kekurangan mekanisme hukum untuk mengontrol partai berdasarkan standar ini, kebijakan “Menyatukan Gerak Perempuan untuk Persatuan dan Kesetaraan” yang baru ditetapkan, bertugas untuk memproses pengaduan dari kaum perempuan yang dimarjinalkan, dan menyelesaiakan kasusnya di muka Mahkamah Agung untuk menjamin penegakan hak-hak mereka.

Langkah semacam ini disambut baik oleh anggota Dewan Kota Vargas, Galadys Garcma. Ketika berusia 14 tahun, Garcma aktif di dalam partai politik Gerakan Menuju Sosialisme (MAS). Saat ini, 30 tahun kemudian, ia berbicara bagaimana perjuangannya lebih banyak menghadapi kaum lelaki satu partainya sendiri dari pada meyakinkan rakyat Vargas bahwa dia mampu menjalankan jabatan publik pertamanya. Dominasi dan kekuasaan laki-laki terus bergema disetiap organisasi politik dan non politik, tanpa memandang strata sosial-ekonomi. Bagi Garcma, resolusi CNE membuka pintu untuk kekuasaan kaum perempuan, yang jika tidak, akan terus disingkirkan.

Namun resolusi tersebut menyisakan persoalan lain, seperti halnya Wakil Majelis Nasional Liliana Hernández (Justice First) yang justru mempersoalkan tentang seberapa efektif dan memungkinkan resolusi ini mendedikasikan berbagai sumber daya dan energi untuk mengatasi penyingkiran perempuan melalui berbagai tindakan politik, serta terus menerus mendorong apa yang dia anggap menjadi penyebab utamanya, seperti kondisi lingkungan dan kehidupan, hingga pembakaran hutan. Hernández berpendapat bahwa resolusi CNE merupakan satu langkah kemenangan karena diskriminasi tidak hanya terbatas pada ruang-ruang politik. “Ada kaum perempuan yang berkedudukan tinggi di dalam kekuasaan dan mereka tidak mendesak perbaikan atau perubahan yang memajukan kondisi kehidupan kaum perempuan …… Selama persoalan-persoalan struktural belum diselesaikan; seperti kemiskinan, pengangguran, jaminan sosial, dan angka putus sekolah, kaum perempuan akan selalu disingkirkan dan tidak akan mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi,” Hernandez memperingatkan.

Respon pemerintah terhadap meningkat dan meluasnya perdebatan kajian gender yang cukup vokal telah mampu memompa proses pembuatan perundangan agar mengakui kesetaraan gender. Kepala Pusat Kajian Perempuan di Universitas Sentral Venezuela, Magdalena Valdivieso, percaya bahwa pemerintahan sangat perlu untuk mengakui penyingkiran terhadap kelompok-kelompok yang ‘tak terwakili’ serta mengambil langkah untuk mendukung mereka. “Lebih dari setengah populasi di dalam masyarakat adalah perempuan dan seharusnnya komposisi politik klas mencerminkan situasi itu. Akan tetapi, tidak demikian di dalam prakteknya. (Kaum perempuan) sudah memperoleh gelar tertinggi di dunia akademik dan Universitas, sudah mempersiapkan dirinya, sudah melakukan pekerjaan di basis-basis partai, namun masih belum memperoleh akses ke kekuasaan. Apa lagi yang harus dimenangkan oleh kaum perempuan?” dia bertanya.

Menurut Valdivieso, kemajuan dalam kesetaraan gender, sejauh ini, masih terbatas pada pengesahan syarat-syarat dan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan untuk menduduki jabatan publik. Sebuah sistem hukum yang terpadu yang mengakui hak-hak dan kesetaraan kaum perempuan, tentu saja, merupakan sebuah landasan yang sangat dibutuhklan, namun kelompok-kelompok hak asasi perempuan harus waspada terhadap kebijakan-kebijakan afirmatif yang membatasi akses terhadap lapangan politik, sehubungan dengan kenyataan bahwa hukum tersebut tak membahas persoalan dukungan, keuangan atau hal lainnya, yang seharusnya diberikan partai kepada kandidatnya. Selagi, memang, bukan waktunya untuk mengaku kalah dan mengabaikan strategi ini, sangat penting untuk mengetahui bahwa pada pokoknya ketidaksaan gender harus diartikan sebagai satu kesatuan persoalan: sosial, budaya, ekonomi, dan politik, dengan cara itulah ia harus ditangani.

Tambahan yang dibutuhkan bagi perundang-undangan hendaknya ditujukan baik pada perilaku dan sikap laki-laki maupun perempuan, mengkonfrontasi ketidaksetaraan tak hanya dengan strategi dari atas ke bawah tapi juga dari bawah ke atas. Revolusi Bolivarian sudah mengambil beberapa inisiatif, walaupun bentuknya masih terbatas. Bahasa berperspektif gender yang menyeluruh di dalam Konstitusi mengakui kaum perempuan sebagai manusia; Institut Nasional untuk Perempuan didirikan untuk membangkitkan kepedulian terhadap isu-isu perempuan; dan Bank Perempuan didirikan untuk memberdayakan kaum perempuan melalui kredit usaha kecil serta berbagai usaha rumah tangga. Namun demikian, seperti diakui di dalam Penjelasan Umum 28, Komite Hak Asasi manusia, “ketidaksetaraan untuk menikmati hak-hak kaum perempuan di seluruh dunia berakar sangat dalam pada tradisi, sejarah, budaya, termasuk moral agama”. Memang, adanya perspektif gender, maupun kurangnya perspektif gender, tercermin dalam semua aspek kehidupan. Dari cara berjalan, menulis, berfikir, bekerja, berinteraksi--semuanya merefleksikan perspektif gender.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa pasal 9 yang menjanjikan di dalam Undang-undang untuk Kesempatan yang Sama bagi Perempuan—yang mengharuskan Menteri Pendidikan agar “memasukkan metode pengajaran baru, mulai dari Taman Kanak-kanak dan seterusnya, berorientasi untuk memodifikasi norma-norma sosial budaya perilaku anak laki-laki dan perempuan”—mungkin merupakan senjata yang paling efektif dalam perang untuk kesetaraan. Pasal 9 mengandung sebuah pendekatan yang membongkar ukuran-ukuran pendidikan tradisional dan menghapuskan kurikulum yang terselubung (yang diberlakukan oleh masyarakat dan tradisi budaya) di sekolah-sekolah yang mengajarkan peran gender dan mempertahankan status qou gender. Dengan mentransformasi kurikulum pendidikan, pelatihan guru, dan revisi buku-buku teks pelajaran, dari taman kanak-kanak dan seterusnya, prasangka, pola-pola perilaku, dan stereotype tradisional kaum perempuan akan dihapuskan, dan lensa-lensa analisa yang kita gunakan untuk melihat peran dan identitas gender akan selamanya berubah. Dengan kata lain, daripada memakaikan perban di usia 40, Revolusi Bolivarian lebih baik membagi-bagikan vaksinnya di usia 4 tahun.

Walaupun demikian, kesetaraan politik masih terus berdiri di garis depan sebagai alat untuk mengukur kemajuan hak-hak perempuan. Sementara keterwakilan perempuan 50:50 di seluruh badan-badan politik akan menjadi sebuah capaian di dalam dan atas dirinya sendiri, hasil akhir yang diharapkan adalah jika suatu masyarakat sungguh-sungguh buta perbedaan gender, untuk itu, maka, fokus untuk mengukur kemajuan hak-hak kaum perempuan akan bergeser dari persentase ke faktor-faktor kultural. Dalam kerangka ini, seorang perempuan tidak lagi akan bertanya pada dirinya sendiri adakah dia bersikap patuh atau agresif; adakah celananya terlalu ketat atau rok nya terlalu pendek; adakah terlalu berbahaya berjalan di lingkungan x di tengah malam; atau apa kesalahannya hingga seorang laki-laki memperkosanya. Sehingga, dia akan terbebaskan dari berbagai pertimbangan yang demikian, serta dari peringkat yang melambangkan kesetaraan kesempatan baginya di dalam semua aspek.

Dunia ini harus menemukan cara belajar agar berbangga dalam perbedaan antara biru dan pink sambil sekaligus memandangnya dalam abu-abu.

Walaupun perundang-undangan merupakan sebuah permulaan penting, namun perannya tidak lebih sebagai sebuah permulaan saja. Perubahan politiklah yang akan terus berkelanjutan dan harus dilengkapi oleh perubahan ekonomi, sosial dan budaya—sebuah pendekatan yang menyeluruh bagi persoalan yang menyeluruh pula. ***

** Ini sebuah tulisan hasil dari perjalanan JARINGAN NASIONAL PEREMPUAN MAHARDIKA (JARNAS).

Thanks for reading & sharing Layang - Layang Hitam