Membangun Budaya Literasi

                                  Literasi Untuk Perubahan

Entah apa yang ada di pikiran seorang guru SD ketika menyuruh muridnya mencari materi pelajaran di internet. 

Entah pula apa yang ada di pikiran seorang guru dan kepala sekolah SMA ketika membiarkan anak didiknya  mengakses kunci jawaban Ujian Nasional demi mendapati kelulusan 100% untuk sekolahnya. 

Bimbingan belajar dengan trik-trik instan, tanpa menekankan pada logika ilmu pengetahuan, bermunculan bak cendikiawan di musim hujan. 

Joki-joki menanti siapa saja yang sedia membayar sekian juta dan dengan cara apa pun membantu mereka mendapatkan jurusan favorit. 

Gedung-gedung pendidikan dan fasilitas pendidikan meniru standardisasi global. Mahasiswa, pelajar, ataupun cendekiawan pada umumnya barangkali kehilangan orientasi, tentang apa yang mereka cari di institusi pendidikan. 

Banyak masalah terjadi. Paragraf di atas barangkali hanya contoh-contoh yang terlihat di permukaan. Seperti batu es di lautan, yang terlihat hanya bagian permukaannya. 

Padahal, bisa jadi permasalahan ini berantai dengan minimnya wawasan masyarakat tentang negara, bangsa, dan Nusantara-nya, atau kealpaan kita tentang landasan yang membangun negara Indonesia. 

Frustrasi dan anakronisme yang terjadi lantaran permasalahan-permasalahan ini ternyata masih memiliki jalan keluar. 

Ada beberapa pendidikan alternatif bagi masyarakat untuk mengelola tradisi lokalnya dan memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Sekat-sekat interdisipliner semakin kentara jelas. 

Di zaman ini tak perlu mengharapkan kemunculan polymath yang memiliki prekositas semacam Aristoteles atau Goethe, atau yang paling dekat—Tan Malaka, Hatta, dan Sjahrir. 

Mahasiswa-mahasiswa di jurusan perkuliahan IPA menghadapi keadaan yang amat ekstrim. Senin hingga Jumat, mereka mendapat lima tugas mengerjakan laporan tak diketik, wajib dikerjakan dalam tulisan tangan. Belum lagi sederet praktikum dan membantu dosen meriset. 

Mana punya waktu belajar seni dan sosial humaniora, terkecuali mereka sudi menelantarkan separuh mata kuliahnya dan ber-Indeks Prestasi tak bagus-bagus amat. 

Berbeda dengan penerapan sistem NKK/BKK pada era ’70-an, di sini terlihat injeksi normalisasi kampus dilakukan dengan upaya sehalus mungkin. Atau karena kita memang dituntut menjadi semakin mondial (berkaitan dengan seluruh dunia)? 

Mungkinkah praktik-praktik riset dan tugas yang menggunung itu ditujukan untuk menandingi penemuan-penemuan teknologi mutakhir Jepang, Jerman, dan Amerika Serikat? 

Saya mafhum bangsa kita selalu melupakan banyak hal; hutang negara kepada Bank Dunia, politik Nasakom, tragedi G-30-S 1965, perjuangan reformasi 1998, pembukaan UUD 1945, dan bahkan Pancasila. 

Termasuk juga perjuangan seorang Djuanda Kartawidjaja saat mendeklarasikan kepada dunia bahwa laut Indonesia, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia, menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. 

Deklarasi Djuanda ini menegaskan posisi Indonesia yang menganut prinsip-prinsip kepulauan (Archipelagic State).

 Intinya, sejak dahulu kepulauan nusantara sudah merupakan satu kesatuan; dan dipertegas demi mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. 

Namun apa yang terjadi saat ini? 

Saya masih pesimis apakah kegiatan Indonesia Mengajar yang menjadi prestise bagi pengajar fresh graduate dapat mengubah sistem karut-marut ini. 

Tetapi paling tidak saya mengapresiasi LAPAK INSTITUTE karena kegiatan GERAKAN MAMUJU MEMBACA yang akan segera launcing tidak lama lagi, saya yakin ini akan merubah wajah Mamuju menjadi  sebuah Kota Literasi nantinya... 

Untuk Membangun Mamuju Menjadi Kota Literasi, dibutuhkan semangat dan perjuangan panjang. Untuk itulah saya mengajak teman-teman yang menggagas Program GERAKAN MAMUJU MEMBACA untuk aktif dan meluangkan waktunya untuk lebih memasifkan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyukseskan program kita ini....

Thanks for reading & sharing Layang - Layang Hitam